Jakarta, Tribun -- Ketua Forum Poso Bersatu, Rudy S Pontoh, membeberkan fakta baru, konflik di Poso Sulawesi Tengah yang masih terjadi saat ini dilakukan oleh orang-orang yang sengaja di latih di Belanda. Rudy menjelaskan, mereka yang melakukan aksi teror bom tersebut dilatih oleh elite yang berkeinginan agar kekacauan di daerah itu tetap berlangsung secara terus menerus.
Hal tersebut diungkapkan Rudy saat Kontras menggelar jumpa pers bersama masyarakat Poso yang tinggal di Jakarta di kantor Kontras, Senin (11/9)."Permasalahan di Poso bukan karena agama ini atau agama itu. Tapi, ada keterlibatan pihak lain yang sampai saat dalam pendekatan penyelidikan. Bahkan, saya mendapatkan informasi pihak lain itu dilatih di Belanda. Ini informasi sumber yang sangat dapat dipercaya," ujarnya.
Ia menjelaskan, tujuan para perusuh Poso yang masih eksis dan berlatih di Belanda ini tidak lain untuk mengambil hasil alam yang ada di sana. "Mereka terus mengacaukan Poso dan berusaha mengambil komoditi berupa kayu hitam. Ada pihak lain yang bermain dan saya sudah bertemu langsung dengan dua orang yang levelnya cukup tinggi. Perusuh di Poso itu dididik di Belanda. Ada kepentingan bisnis dan ada kepentingan politik juga," katanya. Mereka, katanya, bergerak pada situasi-situasi tertentu, yang dianggap perlu dalam melakukan aksi terornya.
Sementara itu, tokoh masyarakat Poso di Jakarta, Eva Wilelipu, meminta kepada orang yang bukan warga Poso segera meinggalkan Poso secepatnya. Hal ini terkait pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang menilai konflik Poso yang masih terjadi saat ini dilakukan oleh orang luar Poso. "Pernyataan Wakil Presiden sudah saya ikuti dari televisi, koran, maupun radio. Beliau mengatakan bahwa apa yang terjadi di Poso itu bukan lagi terjadi antar masyarakat Poso tapi orang luar," jelasnya. Dai melanjutkan, kalau keributan dan kekacauan di Poso dilakukan orang luar, maka diharapkan para penegak hukum mengeluarkan orang yang bukan orang Poso. "Pendatang Poso supaya keluar dari Poso," tegasnya. Menurutnya, hanya orang asli Poso dan mereka yang sudah tinggal lama di daerah itu yang boleh tinggal di sana. "Hanya mereka yang sudah diakui oleh orang tua kami. Kami hidup bersaudara sejak lama, akan tetapi setelah datangnya orang-orang baru maka terjadilah konflik itu," tandasnya.
Bentuk Tim Pencari Fakta
Dalam kesempatan itu, masyarakat Poso di Jakarta juga mendesak kepada pemerintah untuk segera membentuk tim gabungan pencari fakta (TGPF). Hal ini perlu dilakukan untuk menyelidiki berbagai kasus kekerasan di Poso pascapeledakan bom 6 September lalu. Koordinator Kontras Usman Hamid menjelaskan, Wakil Presiden Jusuf Kalla dianggap tahu tentang permasalahan yang terjadi di Poso. "Kami minta penyelidikan ditangani langsung di bawah koordinasi Wapres Jusuf Kalla. Wapres Jusuf Kalla pernah menyatakan kekerasan di Poso bukan merupakan konflik komunal akan tetapi oleh kelompok- kelompok kecil di luar Poso yang ingin menciptakan konflik tersebut," jelas Usman.
Namun, Ketua Forum Poso Bersatu menolak dibentuknya TGPF. Menurutnya, sebenarnya pemerintah sudah tahu siapa dalang kerusuhan Poso yang sebenarnya. "Sebenarnya, saya ragukan juga kalau pemerintah tidak tahu siapa yang bermain di sana. Percuma saja kalau dibentuk tim segala. Lebih baik, pihak keamanan di sana, sebanyak mungkin ditarik saja," jelasnya. Menurut dia, sudah banyak data dan fakta yang dimiliki pemerintah dan yang terpenting saat ini adalah menciptakan suasana yang mendukung masyarakat agar mau bersikap tegas untuk mengungkap kerusuhan di Poso. (JBP/yat)
SUMBER: Tribun Timur (Senin, 11-09-2006)
Dikliping Oleh Divisi Humas Forum Poso Bersatu
Email: posobersatu@gmail.com
Blog, Video, Lagu, dan Foto: http://posobersatu.multiply.com/
0 komentar:
Posting Komentar