Forum Poso Bersatu

Poso kembali bergolak. Kontak senjata menewaskan 11 orang, termasuk seorang anggota Brimob. Konflik di Poso tersebut langsung direspons Wapres Jusuf Kalla yang menyatakan bahwa pemerintah mendukung penuh langkah Polri menyelesaikan kasus teror terbaru di Poso. Diingatkan juga agar berbagai pihak menciptakan perdamaian.

Banyak faktor yang bisa menjelaskan kenapa konflik di Poso terus-menerus terjadi. Ada faktor perebutan sumber daya ekonomi, kekuasaan politik, relasi sosial di tengah-tengah masyarakat, dan faktor hubungan antaragama. Semua faktor tersebut mendorong terjadinya konflik, dan menyulitkan terwujudnya perdamaian sejati yang menjadi dambaan banyak masyarakat setempat.

Jika dilihat dari faktor relasi agama yang memengaruhi konflik di Poso, maka kata kuncinya adalah toleransi. Jika toleransi hanya sebatas wacana dalam dialog antaragama, maka pidato pejabat negara dan forum-forum seminar tidak akan mengubah prasangka-prasangka yang tertanam dalam sanubari setiap masyarakat.

Dalam konteks inilah, pimpinan elite agama memegang peranan kunci ke mana biduk agama akan dibawa: ke arah konsensus yang mengarah kepada kesejukan dan perdamaian atau ke arah pertentangan, mutual distrust, dan kekerasan.

Pada dasarnya agama itu bersikap mendua (ambivalent): bisa sejuk, bisa juga beringas; bisa lunak, bisa juga keras; bisa damai, bisa juga perang. Karena itu tingkah laku, akhlak sosial-politik, dan fatwa keagamaan yang dikeluarkan oleh pimpinan agama akan sangat membentuk corak perilaku agresif atau non-agresif dari umatnya (M Amin Abdullah, 2005:5).

Karena itulah, spirit hidup toleran harus menjadi kesadaran bersama masyarakat, dari para elitenya sampai masyarakat akar rumput. Dengan toleransi, niscaya tidak akan ada lagi konflik atas nama agama, baik terhadap sesama agama maupun terhadap agama lain.

Namun, toleransi mesti diperkuat dengan kondisi sosial, politik, dan ekonomi yang adil dan sejahtera. Jika masyarakat sudah bertoleransi, tetapi tidak ada keadilan sosial, ekonomi, dan politik, maka tidak akan ada artinya usaha-usaha mewujudkan perdamaian.

Karenanya, Pimpinan Pusat Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya manusia (PP Lakpesdam) NU bekerja sama dengan European Initiative for Democracy and Human Right (EIDHR) Komisi Eropa kini berupaya mewujudkan perdamaian dengan jalan memperkuat toleransi dan menciptakan keadilan sosial. Adalah tugas pemerintah untuk lebih memikirkan pencapaian keadilan untuk mendorong terwujudnya perdamaian di masyarakat, dan tugas para pemimpin agama untuk mengampanyekan toleransi dan perdamaian kepada umatnya. (Khamami Zada, Staf Pengajar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta) ***

SUMBER: suarakarya-online.com
Dikliping Oleh Divisi Humas Forum Poso Bersatu
Email: posobersatu@gmail.com
Blog, Video, Lagu, dan Foto: http://posobersatu.multiply.com

Perbedaan agama dan keyakinan tidak boleh menjadi penghalang untuk hidup berdampingan secara damai dan saling hormat menghormati. Demikian dikatakan Presiden SBY dalam sambutannya Selasa (1/5) pagi di Desa Tokorondo, Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso pada acara peletakan batu pertama pembangunan Pesantren Modern Ittihadul Ummah dan Peresmian Rehabilitasi lima Masjid di Kabupaten Poso.

Poso : Perbedaan agama dan keyakinan tidak boleh menjadi penghalang untuk hidup berdampingan secara damai dan saling hormat menghormati. Demikian dikatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam sambutannya Selasa (1/5) pagi di Desa Tokorondo, Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso, Sulteng. Presiden ke Desa Tokorondo meletakkan batu pertama pembangunan Pesantren Modern Ittihadul Ummah, dan Peresmian Rehabilitasi lima Masjid di Kabupaten Poso.

"Biarpun kita tidak meyakini apa yang diyakini oleh orang lain, agama mewajibkan kita untuk menghormati apa yang diyakini orang lain, " ujar Presiden.

Lebih lanjut Presiden menambahkan, kita memang boleh berdiskusi dan bertukar pikiran dalam masalah agama, namun semuanya itu, sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-Qur'an, harus dilakukan secara argumentatif dan bijaksana. Presiden juga mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga keutuhan berbangsa dan bernegara. "Mari kita bangun kembali semangat persaudaraan, kesatuan dan persatuan demi masa depan anak cucu kita. Negeri ini adalah negeri kita bersama. Milik semua suku dan milik semua umat beragama," ujar Presiden. Karena itu, lanjut Presiden, kedepankan rasa toleransi, tenggang rasa dan hormat menghormati. Kalau kita berbicara tentang perdamaian, maka sesungguhnya perdamaian itu adalah soal hati. Sekali lagi, hati," tegas Presiden SBY.

"Hati yang bersih akan melahirkan niat yang tulus dan perasaan yang ikhlas dalam melakukan segala sesuatu. Segala kebijakan yang diambil, segala amal perbuatan yang dilakukan, diniatkan semata-mata untuk mencari keridhoan Allah, bukan untuk mencari kemegahan duniawi. Apa yang diridhoi oleh Allah pasti akan membawa manfaat dan manfaat bagi umat manusia," jelas SBY.

Ia mengatakan bahwa kebersihan hati akan dimiliki seseorang jika ia terus menerus berusaha mendekatkan diri pada Allah. "Sebab itulah, pesantren ini dibangun dan masjid ini direnovasi agar umat Islam di sini dapat mendalami ajaran agama dengan sungguh-sungguh dan dapat menjalankan ibadah dengan khusyuk untuk membersihkan hati. Karena jika hati penuh debu dan hal-hal yang tidak bersih, maka yang lahir daripadanya, perasaan dengki dan iri hati. Inilah yang sesungguhnya yang menjadi sumber malapetaka dalam kehidupan yang fana ini," tambah Presiden.

"Karena rasa iri dan dengki membahayakan kehidupan keluarga, kehidupan bertetangga, dan bermasyarakat. Jika rasa dengki dan iri hati itu memasuki kehidupan politik dan percaturan antar bangsa, hubungan internasional, maka akan merusak umat manusia. Jika rasa dengki dan iri hati itu tidak segera diredam atau diobati, akan mendorong perbuatan-perbuatan buruk, termasuk menyebar fitnah dan mencelakakan orang lain. Dengki menghasilkan kebencian dan konflik dalam kehidupan bermasyarakat. Jika kita mulai dihinggapi perasaan seperti itu, kita manusia bisa khilaf, dan segeralah kita beristighfar, memohon ampun kehadirat Allah seraya memohon bimbingan yang benar," kata Presiden."Saya menyampaikan ini bukan berarti mengutip Imam Ghazali, bukan maksud saya mengambil peranan para ustadz atau para alim ulama. Yang saya ketahui, pemahaman mereka terhadap agama ini tentu jauh lebih dalam dari saya ini," jelas Presiden.

Ditambahkan, hilangkan kekerasan dan tegakkan perdamaian, karena kekerasan bagaimanapun bentuknya tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Tiap kekerasan akan memunculkan kekerasan yang lain. Presiden juga menyerukan kepada semua pihak untuk bersama - sama menahan diri dan mengendalikan diri, karena sikap seperti itu adalah bagian sikap takwa .” Mudah – mudahan tidak ada diantara kita tergoda kembali untuk melakukan hal – hal yang akhirnya hanya memulai terjadinya konflik yang baru," tambahnya.

Pemerintah, lanjut SBY, terus berupaya selalu menjaga keamanan di daerah ini. Polri dibantu TNI akan terus berjaga untuk memulihkan dan memelihara keamanan. "Tentunya langkah – langkah penegakan hukum akan kita laksanakan secara tegas jika diperlukan, agar masyarakat merasa tentram, “ kata Presiden.

Presiden menambahkan, tentu di dalam memelihara keamanan, Polri dan TNI pertama – tama harus mengedepankan langkah – langkah persuasif kepada semua pihak. “ Bangun silaturahmi, bangun komunikasi, bangun kebersamaan dengan para ulama dan pemuka agama di tempat ini. Dengan demikian apa yang kita lakukan, Insya Allah kita akan mendapatkan kebersamaan semua pihak, “ tambahnya. Presiden juga mengingatkan kepada masyarakat untuk waspada terhadap pihak – pihak tertentu, orang - orang tertentu yang tidak menyayangi Poso, yang tidak punya hati terhadap kedamaian, dan keselamatan saudara - saudara kita disini, dan tidak ingin Poso damai.

Kepada media massa, Presiden juga minta agar membuat pemberitaan yang obyektif, berimbang, dan arif bijaksana agar sekali lagi situasi yang kondusif ini dapat kita terus pertahankan dan bahkan kita kembangkan lebih baik lagi.

Kemudian Presiden menceritakan bahwa sejak dulu akhir tahun 2000 hingga 2003, dirinya sangat sering berkunjung ke Palu, Poso, Tentena, dan tempat – tempat yang lain untuk mencari solusi yang adil. “Mencari solusi yang bermartabat, agar konflik segera dihentikan. Bahkan saya bersama Pak Jusuf Kalla yang Alhamdulillah menjadi wakil saya, juga melakukan silaturahmi dengan para ulama waktu itu, sebelum bersama – sama melaksanakan pertemuan Malino. Oleh karena itu, karena saya menjadi bagian dari upaya besar untuk membangun kembali dan mengakhiri konflik di tempat ini, tentu menjadi amanah bagi saya untuk membangun kembali Poso pada khususnya, dan Sulawesi Tengah pada umumnya, “ kata Presiden lagi.

SUMBER: presidensby.info
Dikliping Oleh Divisi Humas Forum Poso Bersatu
Email: posobersatu@gmail.com
Blog, Video, Lagu, dan Foto: http://posobersatu.multiply.com

Krambangan, salah satu jenis musik tradisional Poso. Irama yang dimainkan adalah instrumen-instrumen tradisional. Musik ini mengiring lagu berbalas pantun bagi etnis Pamona dan Mori---etnis asli Poso, Sulawesi Tengah. Krambangan, dimainkan dengan gitar buatan sendiri. Talinya terbuat dari tali suasa, sehingga menimbulkan irama yang berbeda dengan gitar biasa. Iramanya lebih merdu. Maka tak heran, kalau kemudian musik krambangan dipercaya laksana magnet yang bisa menarik gadis Poso hingga melompat jendela di tengah malam, hanya karena ingin mencari asal irama krambangan itu.

Jenis musik ini hadir untuk melengkapi mozaik budaya di Nusantara. Krambangan, dulunya begitu terkenal, karena ritme-ritmenya juga menjadi pengiring untuk tarian Dero---tarian melingkar yang menggambarkan persaudaraan warga Poso, Muslim dan Kristen.

Yang lebih penting lagi, krambangan menjadi salah satu lambang kejantanan pemuda Poso. Karena, ketika seorang pria memainkan musik krambangan, itu berarti yang bersangkutan sedang mencari pasangan hidupnya. Maka tak heran, kalau kemudian musik krambangan menjadi salah satu alat untuk mencari jodoh.

Begitu terjadinya konflik dahsyat tahun 2000 silam, irama musik krambangan pun sirna seiring dengan sirnanya tarian Dero di Tanah Poso. Hilangnya ritme-ritme krambangan dan tarian dero itu, bukan karena warga tak mau lagi memainkannya. Tapi, karena adanya kelompok garis keras di Poso Kota ketika itu yang melarang adanya tarian dero itu.

"Mereka menganggap, tarian dero itu haram. Tak boleh ada orang berlainan jenis yang bukan muhrim (saudara) saling berpegangan tangan. Makanya dero itu pun dilarang. Begitu dero dilarang, musik krambangan pun kemudian hilang," kata M. Amin Abdullah (40) salah seorang pekerja seni di Palu.

Mohammad Amin Abdullah, lelaki yang menamatkan pendidikan magisternya di Asian Studies, University of Hawaii di Manoa ini, kemudian berusaha mengembangkan kembali krambangan ini. Bahkan, ia kemudian menciptakan irama krambangan kreasi baru yang diberi judul: The Lost of Krambangan.

Pesan yang ingin disampaikan oleh Amin Andullah, adalah kembalikan Krambangan ke Tanah Poso. Krambangan harus kembali ke habitatnya. Seni tidak bersalah dalam sebuah konflik komunal. "Jangan hanya karena kepentingan sesaat orang-orang tertentu, lantas seni tradisional dan budaya kita pun ikut dikorbankan," kata Amin Abdullah.

Menurut Amin Abdullah, karya The Lost of Krambangan ini, mempertahankan apa yang telah ada dan pada saat yang sama memasukkan hal yang baru. Menurut Amin Abdullah, dengan menggunakan musik tradisi sebagai ide dasar, kreasi baru menyimbolkan tradisi dan sekaligus modernitas. “Kreasi baru adalah sebuah proses mentransformasi musik yang dimainkan dalam kehidupan sehari-hari ke atas pentas,” katanya.

Konsep Sintuwu Dalam Irama Krambangan
Bagi putra kelahiran Palu 40 tahun lalu yang sangat menyintai jenis musik tradisional Poso ini, memasukkan konsep Sintuwu dalam jenis musiknya, termasuk The Hawai’i Kakula Ensemble.

Dalam bahasa Kaili--bahasa lokal Palu dan Poso, Sintuwu berarti menghidupkan secara bersama-sama. Sebuah kata yang lama, Sintuwu mengindikasikan bagaimana aktivitas dalam sebuah tradisi oral berorientasi kelompok, tidak berbasis individual. Sintuwu bersinonim dengan Gotong Royong, yang berarti bekerja sama secara kolektif.

Menurut Amin Abdullah, konsep kolaborasi ini adalah kunci untuk memahami bagaimana komunitas dan orang Indonesia saling bekergantungan sesamanya. Untuk beberapa komposer di Indonesia, proses kreatif untuk membuat komposisi musik merefleksikan hal tersebut.

“Mereka tidak membuat musik sendiri, namun pemain dalam sebuah kelompok mempunyai kontribusi dalam karya,” katanya.

Sintuwu menjadi ideologi dan metode dalam setiap karya Amin Abdullah. Menurut Amin Abdullah yang juga bekerja di Dinas Pendidikan Pengajaran Sulawesi Tengah ini, ada tiga tahap dalam metode Sintuwu, pemain akan menemukan tema, penggarapan karya dalam kolaborasi bersama kelompok dan proses evolusi sebuah karya setelah pementasan pertama.

Bagi Amin Abdullah, ketika ia memulai sebuah komposisi, ia akan datang pada latihan pertama hanya dengan sebuah tema atau konsep musical. Konsep itu didapat berupa bentuk musik, motif, melodi, rhythm pattern, texture, tempo atau ide instrument apa yang akan digunakan.

“Apa yang penting bagi saya adalah apa yang ingin disampaikan melalui karya. Proses pembuatan musik kemudian terjadi pada saat yang sama dengan proses latihan,” ujarnya.

Metode Sintuwu membiarkan musisi untuk bermain sesuai dengan kemampuan mereka, dan memberikan mereka kesempatan untuk berimprovisasi sehingga ia kemudian memberi stimulus.

Metode ini juga memberi penekanan pada interaksi yang intim antar musisi. Untuk itu, dengan metode Sintuwu (bahasa Poso) yang berarti kebersamaan.

Sintuwu menjadi ideologi dan metode dalam setiap karyanya, termasuk The Lost of Krambangan. pegawai negeri sipil di Taman Budaya Palu ini menuturkan, ada tiga tahap dalam metode Sintuwu, pemain akan menemukan tema, penggarapan karya dalam kolaborasi bersama kelompok dan proses evolusi sebuah karya setelah pementasan pertama.

Bagi Amin Abdullah, ketika ia memulai sebuah komposisi, ia akan datang pada latihan pertama hanya dengan sebuah tema atau konsep musical. Konsep itu didapat berupa bentuk musik, motif, melodi, rhythm pattern, texture, tempo atau ide instrument apa yang akan digunakan.

“Apa yang penting bagi saya adalah apa yang ingin disampaikan melalui karya. Proses pembuatan musik kemudian terjadi pada saat yang sama dengan proses latihan,” ujarnya.

Metode Sintuwu membiarkan musisi untuk bermain sesuai dengan kemampuan mereka, dan memberikan mereka kesempatan untuk berimprovisasi sehingga ia kemudian memberi stimulus.

Metode ini juga memberi penekanan pada interaksi yang intim antar musisi. Untuk itu, dengan metode Sintuwu, musisi adalah juga interpreter dan kolaborator, bukan hanya sekedar pemain dan kolaborator.

Komposisi terhitung selesai ketika latihan selesai dan akan terus berkembang setelah pementasan pertama.

Menurut Amin Abdullah, Sintuwu merupakan ikon persaudaraan masyarakat Poso. Semua orang mengaku sebagai saudara, tak ada sekat dan tak ada perbedaan baik etnis maupun agama. Tapi, Sintuwu kini telah tercabik-cabik hanya karena nafsu sesaat kelompok-kelompok tertentu yang mengatasnamakan agama untuk mencapai satu tujuan yang mereka sendiri tak paham.

Konsep Sintuwu atau kebersamaan yang diajawantahkan dalam beberapa tradisi budaya Poso seperti Krambangan dan Dero, terbukti sangat mumpuni. Buktinya, meski kelompok garis keras begitu menentangnya, tapi krambangan dan dero tetap tumbuh subur, meski kemudian berhijrah dari Poso ke Palu.

"Saya hanya minta satu saja. Kembalikan Krambangan dan Dero ke negerinya. Sebab, walau ada seribu orang yang melarang di Poso, tapi 10.000 orang akan terus menghidupkannya," tandas Amin Abdullah. (Ditulis Oleh Ruslan Sangadji)***

SUMBER: beritapalu.com
Dikliping Oleh Divisi Humas Forum Poso Bersatu
Email: posobersatu@gmail.com
Blog, Video, Lagu, dan Foto: http://posobersatu.multiply.com/

Lain padang lain ilalang, lain lubuk lain pula ikannya. Itulah pepatah tua yang hampir selalu benar di setiap tempat dan di sepanjang masa. Ungkapan tersebut ingin mengatakan bahwa di tempat dan kelompok masyarakat yang berbeda terdapat tradisi dan adat yang berbeda satu sama lain. Namun, sering sekali kita saksikan bahwa esensi yang diemban oleh sebuah tradisi dan cara bersikap kelompok masyarakat di komunitas yang berbeda adalah sama jua adanya. Cara mungkin boleh beda, tapi makna yang ingin ditunjukkan adalah serupa dan sebangun satu sama lainnya.

Tradisi menyambut tamu di berbagai komunitas adat di banyak tempat di Indonesia adalah satu contoh kebiasaan hidup yang masih terpelihara dengan baik hingga hari ini. Hampir setiap daerah di tanah air kita memiliki tradisi penjemputan pejabat, tamu istimewa, tamu agung, dan tamu penting lainnya, yang berbeda-beda antara daerah satu dengan daerah lainnya. Pada kesempatan kali ini kita akan melihat dari dekat cara penjemputan atau penyambutan tamu di daerah Poso, Propinsi Sulawesi Tengah.

Jika Anda akan berkunjung ke Kabupaten Poso bisa saja Anda akan disambut dengan suatu upacara adat yang sudah biasa dilakukan di sana sejak dulu kala, jika ada tamu datang berkunjung. Upacara penjemputan itu disebut ”Pekasiwia”. Motivasi di balik upacara Pekasiwia adalah sebagai bentuk penghormatan kepada tamu-tamu yang datang ke daerah Poso, yang didasarkan pada filosofi bahwa tamu adalah sanak keluarga penting yang perlu dihormati dan dihargai. Dengan kata lain, jika Anda disambut dengan Pekasiwia ketika berkunjung ke wilayah yang juga dikenal dengan sebutan Tanah Poso, berarti Anda sudah diterima baik oleh pihak masyarakat adat Poso, termasuk pemerintah dan seluruh masyarakatnya. Anda dihormati dan dihargai oleh seluruh elemen masyarakat Poso.

Tradisi yang unik dan mengharukan tersebut saat ini sudah menjadi program pemerintah Poso untuk menjemput tamu pemerintah baik wisatawan maupun kalangan pejabat.

Berbagai bahan digunakan sebagai simbol dalam pelaksanaan upacara adat Pekasiwia, diantaranya telur ayam 7 butir dan beras Tentena (terkenal dengan kenikmatannnya) yang ditaruh dalam bakul ’Binka Lora’, seekor ayam jantan putih berparuh dan berkaki kuning, minuman Nira Manis yang masih segar yang baru di-tifar atau diambil dari pohon enau yang ditaruh dalam bambu kuning pilihan.

Prosesi penyambutan Pekasiwia ini dituntun oleh seorang pemangku adat dan beberapa gadis cantik yang disebut Ana Wea Madolidi dengan menggunakan busana tradisional Pamona, salah satu masyarakat tradisional asli daerah Poso. Para ana wea madolidi berperan memegang ayam jantan putih, bambu tempat Nira Manis, Bingka Lora serta mengalungkan bunga kepada tamu yang disambut. Sambil prosesi berlangsung, sang pemangku adat akan menjelaskan atau membacakan makna-makna dari setiap tahapan prosesi Pekasiwia.

Bahan baku dari Pekasiwia tersebut berasal dari makanan dan minuman tradisional masyarakat Poso dan melambangkan kemakmuran serta kesejahteraan mereka. Arti dan makna warna-warna dari simbol-simbol tersebut adalah, putih mengartikan rakyat dan pemerintah Poso menerimah tamu dengan tulus dan hati yang suci. Kuning melambangkan keagungan, dimana rakyat Poso dan pemerintah menyambut tamu dengan penuh hormat. Rasa manis melambangkan keakraban, dimana rakyat dan pemerintah Poso menyambut tamu dengan penuh rasa kekeluargaan. Angka tujuh sebagai angka keramat bagi masyarakat Poso melambangkan kesempurnaan dengan harapan Tuhan Yang Maha Esa meridhoi dan menyempurnakan pertemuan pertama tersebut dan seterusnya.

Sebagai sebuah program Pemerintah Daerah melalui Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Poso, upacara adat Pekasiwia ini dapat diperuntukkan bagi sesiapa saja yang berkunjung ke wilayah yang memiliki prinsip kemasyarakatan ”Sintuwu Maroso” itu. Artinya, Anda para pembaca Explore Indonesia-pun layak juga mendapat sambutan hangat dari masyarakat Poso dengan acara Pekasiwia. Untuk itu, jika Anda berkunjung ke sana, walau hanya untuk keperluan wisata, dan ingin diadakan upacra adat Pekasiwia, sebaiknya menghubungi Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Poso atau melalui biro travel dan pemerintah setempat.

Anda tertarik untuk mengalami prosesi unik ini? Silahkan datang dan rasakan sendiri, pasti mengasyikkan dan tiada akan terlupakan sepanjang hidup Anda. (Fredy Tewu)

SUMBER: explore-indo.com
Dikliping Oleh Divisi Humas Forum Poso Bersatu
Email: posobersatu@gmail.com
Blog, Video, Lagu, dan Foto: http://posobersatu.multiply.com/

Kekerasan yang pecah di Poso pada bulan Desember 1998, dan berlanjut tahun-tahun berikutnya, diakui atau tidak telah merusak hubungan umat beragama, khususnya Islam dan Kristen di daerah itu. Poso butuh waktu beberapa tahun untuk memulihkan hubungan emosional dan sosial keagamaan, padahal sebelumnya hubungan ini sudah terbina baik. Bagaimana toleransi beragama di Poso saat ini?

Provokasi dari luar
Di Poso, berbedar aneka agam pendapat soal penyebab konflik Islam Kristen. Walau begitu, sebagian besar warga yakin, kemelut berdarah yang mendera umat Islam dan Kristen di bumi Sintuwu Maroso dari tahun 1998 hingga 2003 adalah akibat provokasi pihak luar.

Penduduk: "Saya bilang, itu orang-orang dari luar, bukan orang Poso. Saya yakin, orang yang asli Poso tidak ingin seperti itu. Mana ada sih orang yang mau tempat tinggalnya di mana dia lahir malah ingin kacau. Saya bilang, ini orang luar yang memprovokatori lantas warga Poso masih ada yang gampang terpancing emosi. Baik dari kriten maupun dari muslim."

Ustad Ramang Bima: "Itu kecemburuan sosial, ditunggangi SARA. Bukan antara Islam dan Kristen. Tapi ini dari orang-per orang, dari elit politik setempat.Mereka meniupkan, ini adalah konflik agama. Seseorang, kalau sudah disinggung agama maka spontanitas akan tersinggung."

Harmonis
Bila ditengok sebelum rusuh, kehidupan beragama di Poso sangatlah harmonis. Seorang tokoh Muslim dari Kecamatan Lage, Ustad Ramang Bima menuturkan eratnya hubungan antarumat beragama, khususnya Muslim Nasrani di wilayahnya.

Ustad Ramang Bima: "Memang sebelum konflik itu Poso itu seperti saudara kandung, antara Kristen, Islam maupun Hindu. Kristen dan Islam disini sudah satu rumpun. Ada keluarga Islam kawin dengan keluarga Kristen, juga sebaliknya."

Tokoh Kristen di Lage, Pendeta Santule mengenang indahnya kebersamaan kedua umat sebelum daerah itu dilanda tragedi.

Pendeta Santule: "Poso yang dulu itu saya kagum ketika saya di selatan di Mangku Tangan. mereka mengatakan coba kalau selatan ini seperti Poso. Dulu itu barang apa yang ketinggalan tidak akan hilang. Kita jalan kaki kemana saja tengah malam tengah hari subuh sembarang waktu. Kita tidak apa-apa. Kita tidur di rompong. Sekarang siapa orang kristen yang tidur di Rompong. Dulu itu, hubungan yang baik. O indah sekali poso pad asaat itu. Tapi sekaerang kalau berjumpa orang kamu dari mana? dari Poso ngeri."

Peristiwa 1998
Pada saat Poso hendak melewatkan akhir tahun 1998, terjadi peristiwa yang tidak disangka-sangka. Perkelahian dua pemuda beda agama, ternyata dengan mudah menyulut perkelahian antar kampung Islam dan Kristen. Saling serang terjadi, sampai melibatkan kalangan luar Poso, serta kelompok-kelompok garis keras atau radikal.

Dari akhir tahun 1998 hingga 2003, Poso tidak pernah aman lagi dari kekerasan kelompok yang mengatasnamakan agama. Sulit membayangkan, komunitas Islam Kristen di Poso yang dahulu begitu akrab, begitu mudah berbalik menjadi musuh. Bila tidak ada penyulut, siapa gerangan warga Poso yang mau rumahnya dibakar, tokonya dijarah dan sanak keluarganya terkorbankan?

Terbelah
Kelompok agama seperti terbelah. Sebagian besar warga Muslim mengungsi ke daerah bermayoritas muslim, sedangkan warga Kristen mencari aman ke daerah Kristen. Aparat Brimob terpaksa mengerahkan pasukan guna mengamankan wilayah yang dihuni komunitas agama berbeda.

Diperlukan waktu bertahun-tahun untuk memperbaiki hubungan antar agama di Poso. Termasuk melalui tempat-tempat ibadah, hingga deklarasi Malino. Baru delapan tahun setelah Poso diporak-porandakan konflik, hubungan beragama kini mulai pulih kembali.

Sadar
Baru sekarang, warga Poso sadar konflik bukanlah bagian kehidupan mereka. Kekerasan membuat mereka trauma dan menderita. Inilah saatnya memulihkan semua yang telah hilang akibat pertikaian bertahun-tahun. Termasuk hubungan antarumat beragama yang sempat terganggu.

Pada tahun 2000, kerusuhan merembet ke desa Toyado, Kecamatan Lage. Ratusan rumah hancur dan banyak orang jadi korban. Ribuan mengungsi. Menariknya hubungan agama tetap harmonis.

Di Kecamatan Lage, terdapat beberapa tokoh agama yang tanpa kenal lelah berupaya agar hubungan antar umat beragama tetap baik. Di antaranya Ustad Ramang Bima dan Pendeta Santule.

Mengapa bisa terjadi?
Pendeta Santule bertutur, di tengah kerusuhan, warga justru bertanya-tanya mengapa itu bisa terjadi.

Pendeta Santule: "Ketika terjadi konflik mereke berbenturan. nah kalau ditanya kok bisa. nah mereka juga bingung. Padahal mereka juga itu bersaudara. Sekolah bersama-sama, bahkan ada anak-anak itu diasuh dan dibesarkan oleh warga kristen. Ada itu Ada juga yang saudara sesusu antara Islam dan Kristen. Saya dengan Haji Magi, di Poso, itu kakak saya."

Pada saat kerusuhan melanda Kecamatan Lage tahun 2000, umat beragama memang terpisah karena mengungsi. Tetapi, menurut Ustad Ramang, tidak ada dendam di kalangan mereka.

Ustad Ramang: "Di Desa Toyado, ada satu dusun yang mayoritas Kristen, dan satu dusun mayoritas Islam. Kami berupaya mengunjungi mereka di tempat pengungsian. Kami punya harta yang tertinggal di sini, mereka menyelamatkan, dan setelah suasana membaik mereka mengembalikan kepada kami."

Berdampingan kembali
Setelah itu, Ustad Ramang Bima dan Pendeta Santule menjadi penghubung agar kedua umat berdampingan kembali. Ustad Ramang mengajak Pendeta Santule mendatangi pengungsian Muslim, sedangkan Pendeta Santule membawa Ustad Ramang menuju pengungsian Kristen.

Pendeta Santule: "Untuk di Kecamatan Lage, saya dengan Ustad Ramang, saya bawa Ustad Ramang ke Massane, saya perkenalkan, "ini ustad di Toyado." Untuk menunjukkan bahwa ini bukan musuh. Islam bukan musuh, Kristen bukan musuh. Sering kami jalan-jalan. Waktu hari raya Lebaran, saya bawa warga Massane ke rumahnya ustad Ramang, mereka takut, "apa tidak apa-apa?" ya tidak apa-apa. Itu untuk menunjukkan, kami pemimpin agama, saya pendeta, dia ustad ternyata bisa hidup berdampingan."

Hasilnya, warga setempat mengakui hubungan antar umat di Kecamatan Lage cepat pulih kembali. Desa-desa di Kecamatan Lage bahkan lebih maju lagi dalam menunjukkan betapa harmonisnya hubungan dua agama. Ustad Ramang menceritakan, setiap ada kegiatan untuk merayakan hari besar agama, panitianya selalu beranggotakan wakil Islam Kristen.

Hubungan saudara
Ustad Ramang: "Selama dua tahun ini, untuk peringatan hari-hari keagamaan panitianya itu ada dua komunitas. Kegiatan Natal dan Tahun Baru, saya dua kali jadi panitia. Kalau untuk halal-bi halal, dari komunitas Kristen juga jadi panitia."

Keduanya bahkan erat berhubungan seperti saudara kandung, dan menjadi contoh keakraban dua orang dengan keyakinan berbeda.

Pandangan Pendeta Santule soal Ustad Ramang
"Kami merasa seperti saudara. Pak Ustad Ramang misalnya, datang ke sini. "Aduh saya lapar, saya mau makan. Saya mau minum kopi." Istri saya langsung bikin. Begitu juga saya ketika ke rumah Pak Ustad Ramang, "Aduh saya mau minum air putih," dan lain-lain. Jadi tidak ada jarak. Tapi betul-betul tulus, tidak ada kepura-puraan."

Sebelum deklarasi Malino tahun 2001, kedua tokoh sudah jauh-jauh hari mengupayakan rujuk antarumat di desa-desa mereka. Dan itu sudah terjadi. (Liputan KBR 68H)

SUMBER: ranesi.nl
Dikliping Oleh Divisi Humas Forum Poso Bersatu
Email: posobersatu@gmail.com
Blog, Video, Lagu, dan Foto: http://posobersatu.multiply.com

Ketika terjadi konflik di Kabupaten Poso, warga Kecamatan Poso Pesisir yang paling merasakan penderitaan. Kecamatan inilah yang paling parah mengalami kerusakan.

Ribuan rumah dan bangunan lainnya dibakar. Fasilitas umum lainnya, selain dibakar juga ikut dirusak. Warganya banyak pula yang terpaksa harus ikut mengungsi.
Mungkin karena warganya yang merasakan dan memahami benar kerugian akibat konflik, kini justru merekalah yang selalu meneriakkan perdamaian.

Masyarakat Kecamatan Poso Pesisir pula yang kini membenci adanya permusuhan dan rasa saling curiga-mencurigai. Karenanya, wilayah merekalah yang sekarang semakin kondusif, mereka beberapa waktu terjadi gangguan keamanan di daerah lainnya.
”Kecamatan Poso Pesisir sekarang memang bisa dijadikan percontohan bagi kecamatan-kecamatan lainnya di Kabupaten Poso. Masyarakatnya, terutama dari lapisan paling bawah, sepakat untuk tidak lagi menciptakan konflik,” kata Komandan Korem 132 Tadulako, Kol Inf Suwahyuhadji kepada SH seusai menjadi Irup peringatan Hari TNI di Palu, Sabtu (5/10).

Suwahyuhadji yang pernah hampir sebulan berturut-turut di Poso menilai masyarakat di kecamatan itu malahan sudah menciptakan ketahanan wilayah. Dari langkah itu saja, sudah dapat dipastikan, betapa besar keinginan masyarakatnya untuk hidup damai.

Atas inisiatif masyarakatnya pula, di kecamatan ini sudah dibentuk forum komunikasi antarumat beragama. Ketika gangguan keamanan kembali terjadi di daerah lainnya di Poso, wilayah ini malahan aman-aman saja.

Itulah sebabnya, ia mengusulkan agar Kecamatan Poso Pesisir dapat dijadikan percontohan proses rekonsiliasi di Kabupaten Poso. Beberapa warga kecamatan itu menjelaskan apa pun yang terjadi di daerah lainnya, mereka tidak akan terpengaruh.

Mereka menganggap saling bermusuhan yang dialami selama ini tidak pernah menguntungkan masyarakat kecil, sebaliknya mereka selalu menjadi korban. Harta benda habis dibakar, dan jiwa pun terancam.

”Kami sudah bosan dan capai dengan suasana konflik. Kami selalu dijaga aparat keamanan, tidak ada rasa nyaman dan tenteram, apalagi untuk bekerja di kebun. Akhirnya yang dihadapi hanya ketakutan dan mengharapkan bantuan makanan dari pemerintah,” kata Achmad, salah satu warga Desa Tokorondo, Kecamatan Poso Pesisir.

Menurut petani dari ayah empat anak itu, akibat pertikaian berkepanjangan di Poso, rakyat kecil yang sangat merasakan penderitaan. Rumah mereka dibakar dan sebagian isinya tidak dapat diselamatkan. Kebun pun terbengkalai, karena tidak pernah diurus. ”Siapa yang berani mau pergi merawat kebun, karena ketakutan dibunuh. Anak-anak juga akhirnya tidak dapat sekolah dengan baik, serbasusah,” katanya.

”Biarlah kejadian pahit itu kami petik hikmahnya, dan jangan terulang kembali. Itulah yang kami sepakati dan jaga sekarang ini. Kalau tidak, bagaimana kami dapat menatap masa depan yang lebih baik lagi,” kata I Nyoman, petani transmigran asal Bali.

Salah satu tokoh Poso, H. Jahja Mangun, yang juga seorang deklarator Malino, menilai warga Kecamatan Poso Pesisir memang patut dicontoh warga kecamatan lainnya di Kabupaten Poso. Kekompakan warga dan rasa kebersamaan yang tidak mengenal perbedaan agama, menjadikan wilayah ini sangat kondusif.

”Warga di kecamatan ini tidak ada yang mengkhianati kesepakatan untuk menuju perdamaian. Mereka benar-benar memegang teguh istilah ‘Jangan ada dusta di antara kita’. Kalau di kecamatan lainnya, justru ‘Masih ada dusta di antara kita,’ karena mengkhianati kesepakatan perdamaian,” kata Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Poso itu, mengutip judul lagu almarhum Broery Pesolima.

Situasi Poso Pesisir yang mulai kondusif itu dibenarkan Petugas Posko Penanggulangan Poso, Drs Frets Abast, yang juga salah satu tokoh Kristen. Dalam pandangannya, kebersamaan warga Poso Pesisir sudah sangat kokoh dan menyatu. Hal ini terjadi karena masing-masing pihak berusaha tidak lagi mempermasalahkan agama.

Digambarkannya, warga sudah saling melakukan kunjungan, (silaturahmi) bahkan mereka saling membantu membangun tempat ibadah yang rusak akibat konflik beberapa saat lalu.

Berkat peran Pokja yang terdapat di tiap-tiap desa yang selalu menyosialisasikan Deklarasi Malino, mereka tergugah untuk saling menjaga tempat ibadah milik jemaah Islam maupun Kristen.

”Jadi sekarang ini tidak perlu ada lagi Pos Keamanan. Dengan kesadaran mereka sendiri, mereka menyatu untuk mengusir orang-orang yang dianggap asing,” tandasnya.

Kapolda Sulawesi Tengah Brigjen Zainal Abidin Ishak juga menilai kesungguhan masyarakat Kecamatan Poso Pesisir untuk merajut kembali tali persaudaraan yang pernah terputus sangatlah besar. Salah satu indikasinya, setiap warga selalu mencurigai oang-orang baru yang tidak dikenal ketika masuk ke wilayah mereka. Bilamana ada hal seperti itu, mereka akan melaporkan ke kepala desa atau aparat keamanan.

”Ini salah satu bentuk kepedulian warga dalam menghindari kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Jadi, kewaspadaan terhadap orang-orang mencurigakan yang dapat membahayakan kerukunan warga selalu mereka jaga betul,” kata Kapolda Sulteng.
Ia juga menjelaskan, sekali waktu, ada satu keluarga warga Poso Pesisir bergama Kristen yang pergi ke Tentena. Di sana, keluarga itu bertemu dengan para tetangganya di tempat pengungsian.

Lalu, keluarga tersebut mengajak para tetangganya agar segera kembali ke tempatnya karena mereka sangat merindukan kehidupan seperti sebelum terjadinya konflik. Apakah keluarga itu berhasil memanggil tetangganya, Kapolda Sulteng belum tahu hasilnya. Namun, cerita itu menurutnya, membuktikan betapa besarnya keinginan masyarakat Poso Pesisir untuk hidup dalam suasana damai.

Giatkan Silaturahmi
Kerukunan antarumat beragama di Kecamatan Poso Pesisir menjadi salah satu kunci penyebab wilayah itu semakin aman. Para pemimpin masing-masing agama menjalin hubungan yang sangat harmonis.

Mereka bersatu untuk menghadapi siapa saja yang mencoba memprovokasi warga. Janganlah heran, upaya-upaya untuk memecah-belah rasa persatuan, persaudaraan satu sama lainnya di wilayah ini harus berhadapan dengan kekuatan semua warga yang sudah mencetuskan keinginan perdamaian.

Camat Poso Pesisir M Taslim Halide SH menjelaskan masyarakat yang ada di wilayahnya umumnya bergama Islam, Kristen, dan Hindu. Sejak Deklarasi Malino dicetuskan Desember tahun lalu, masyarakat di kecamatan ini memang sudah mulai merintis perdamaian.

Mereka mencoba benar-benar menghayati kesepakatan yang tertuang dalam Deklarasi Malino sebab hanya dengan itulah akan terwujud perdamaian. Apa yang sudah terjadi, meski itu pahit, diambil hikmahnya, sehingga warga benar-benar berupaya kuat dan bersama-sama menangkal berbagai isu dan provokator yang masuk.

”Ini murni keinginan warga untuk menjalin kembali tali kehidupan yang damai. Sekarang warga desa mana saja yang ingin bepergian ke desa lainnya di wilayah kecamatan ini, tidak ada lagi yang merasa takut,” kata Taslim Halide.

Menurut Taslim, situasi ini terjadi sejak Deklarasi Malino dicetuskan. Warganya aktif membudayakan silaturahmi antarwarga, antarumat beragama, dan kelompok-kelompok lainnya yang ada di masyarakat.

Ia mencontohkan, belum lama ini dilakukan silaturahmi antarumat beragama di Desa Tokorondo yang sempat dihadiri Bupati Poso Abd Muin Pusadan. Silaturahmi itu dihadiri sekitar 250 orang, berasal dari 27 desa. Masing-masing desa mengirimkan utusannya 20 orang, dari kalangan tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda.

Utusan masing-masing desa itulah yang akan meneruskan pesan-pesan yang menyejukkan ke desanya masing-masing. Dalam silaturahmi itu, kata Taslim, Bupati Poso Muin Pusadan mengakui, ketika terjadi konflik, Kecamatan Poso Pesisirlah yang mengalami paling parah berupa fisik.

Akan tetapi, hal itu ternyata bukanlah hambatan bagi warganya untuk membangun kembali perdamaian. Mereka dengan kompak, bersatu, saling menghargai satu sama lainnya, dan tidak terpengaruh dengan kejadian-kejadian di daerah lainnya.
Bupati Poso kemudian memutuskan Kecamatan Poso Pesisir sebagai percontohan bagi kecamatan lainnya yang ada di Kabupaten Poso. (SH/tasman banto)

SUMBER: sinarharapan.co.id
Dikliping Oleh Divisi Humas Forum Poso Bersatu
Email: posobersatu@gmail.com
Blog, Video, Lagu, dan Foto: http://posobersatu.multiply.com

Dalam suatu operasi atau kegiatan kepolisian, biasa dikenal fase analisis dan evaluasi, atau fase ketika kepolisian mengadakan pengenalan atau orientasi terkait dengan masalah yang akan ditangani sebelum kemudian diputuskan langkah atau langkah apa yang akan diambil.

Terkait dengan konflik berkepanjangan di Poso, selaku obyek operasi atau kegiatan kepolisian, harus diasumsikan fase analisis dan evaluasi itu tentunya telah dilalui. Dengan kata lain, kepolisian seyogianya telah mengetahui inti masalah dan, selanjutnya, sudah bisa melakukan langkah-langkah kepolisian yang dipandang perlu.

Tapi ada kesan yang muncul di masyarakat, polisi terlihat tidak berbuat, masih sibuk menganalisis terus. Akibatnya, Kepolisian RI pula yang akhirnya disalahkan ketika aneka kekerasan di Poso terus berlangsung.

Substansi dan pelaku
Suatu hal yang menjadikan konflik Poso menarik adalah bahwa sejauh ini substansi konflik serta pihak-pihak yang terlibat dalam konflik tersebut tidak pernah dinyatakan dengan tegas.

Apakah ini konflik horizontal antaragama? Konflik vertikal antara pemerintah dan kelompok yang ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan RI? Konflik internal antarsesama pemeluk agama terkait dengan pandangan tertentu? Atau jangan-jangan ini hanya konflik yang berkaitan dengan motif ekonomi di Sulawesi Tengah, yang diketahui memiliki kandungan tambang yang kaya?

Perihal kenapa tidak dinyatakan dengan tegas juga terdapat dua kemungkinan. Pertama, bahwa pihak penanggung jawab keamanan memang belum bisa menetapkan nature atau sifat konflik. Atau, kemungkinan kedua, ada strategi tertentu di balik tidak dinyatakannya hal tersebut.

Berkenaan dengan hal itu, pihak-pihak yang terlibat konflik pun tidak juga di-disclose identitasnya. Bayangkan, sampai hari ini pun masih kita lihat penyebutan yang amat umum, seperti “kelompok muslim” atau “kelompok Kristen”. Atau penyebutan simbolis tentang “orang-orang tak dikenal” maupun “teroris” serta “gerombolan terlatih”.

Seperti juga substansi konflik yang tidak dijelaskan secara gamblang, ada dua kemungkinan terkait dengan tidak disebutkannya pihak-pihak yang terlibat konflik. Pertama, kepolisian memang benar-benar tidak tahu pelaku, dari penembakan, pemenggalan, pengeboman hingga penyerangan aparat. Hal ini saya ragukan. Kedua, pelaku (atau kelompok pelaku) sebenarnya sudah diketahui tapi terdapat strategi tertentu untuk tidak menyebarluaskannya.

Calculative policing
Dengan asumsi bahwa kepolisian memang sudah dapat melakukan analisis dan evaluasi terkait dengan substansi konflik sekaligus mengetahui (kelompok) pelaku tapi tidak mengumumkannya demi pertimbangan strategis, memang menjadikan kepolisian terlihat di bawah angin terus, selalu berada di belakang peristiwa, dan baru reaktif pada saat telah ada kejadian.

Secara teoretis, strategi itu sebenarnya bisa dibenarkan. Itulah yang disebut calculative policing (tindakan kepolisian yang memperhitungkan banyak hal), yakni suatu kegiatan yang dipilih karena diperkirakan akan menyelesaikan masalah tanpa membawa “biaya” yang besar, baik berupa kerugian maupun korban. Singkatnya, strategi ini adalah tentang bagaimana mengambil ikan tanpa menjadikan air kolam keruh.

Dari sisi lain, tindakan yang “berhitung” itu tampaknya sengaja diambil karena, mungkin saja, memang sulit bagi kita semua menyebutkan substansi konflik serta pelaku konflik di Poso semudah kita menyebutkan, katakanlah, konflik Gerakan Aceh Merdeka melawan Tentara Nasional Indonesia/Polri dulu. Ada kemungkinan semua alternatif substansi yang disebut di atas terdapat dalam konteks konflik Poso. Juga semua alternatif pelaku yang disebut di atas, mungkin saja ditemui di Poso.

Belum lagi bila ditambah dengan sinyalemen bahwa apa yang terjadi di Poso sesungguhnya tidak berdiri sendiri. Dengan kata lain, ada kaitannya dengan apa yang terjadi di tempat-tempat lain di Indonesia. Bila demikian, memang lebih strategis untuk bekerja dalam diam, bukan?

Dalam kaitan “bekerja dalam diam” itu, menarik untuk mengetahui apa kalkulasi kepolisian dalam hal ini. Apa langkah mereka selanjutnya? Kapan para pelaku mulai ditangkapi jika mereka sebenarnya berasal dari kelompok yang sama? Bagaimana rentang waktu atau timeframe-nya?

Berkaitan dengan masalah waktu, memang seyogianya tidak terlalu lama, mengingat konflik Poso sudah amat berkepanjangan. Situasi never ending story ini perlu dihentikan sehingga Polri tidak dituduh sibuk berkalkulasi terus. Dengan demikian, calculative policing perlu disusun sedemikian rupa sehingga menjadi suatu problem-solving policing (kegiatan kepolisian yang menyelesaikan masalah).

Defensive policing
Terdapat pula teori lain untuk memahami kiprah kepolisian di Poso, yakni bahwa Polri tengah melakukan strategi bertahan atau defensive policing. Kegiatan kepolisian ini pada dasarnya suatu varian ekstrem dari calculative policing, khususnya ketika terdapat berbagai kondisi yang tidak atau belum memungkinkan Polri bertindak lebih jauh, misalnya untuk melakukan kegiatan represif, seperti penangkapan.

Maka, yang sementara ini sibuk dilakukan kepolisian adalah berjaga-jaga di berbagai tempat yang dianggap rawan serta berpatroli. Kalau dilakukan sweeping atau razia, lebih dalam rangka agar tidak terjadi ofensif dari pihak pengacau, bukan sebagai tindakan ofensif kepolisian itu sendiri. Turunnya Brigade Mobil ke Poso juga dalam rangka bersiaga untuk menyekat pergerakan anggota masyarakat apabila sudah mengarah ke arah bentrok atau kerusuhan massa. Diduga kepolisian setempat juga sibuk melakukan pendataan dan pengambilan keterangan yang memiliki kekuatan hukum agar dapat dipergunakan sebagai dasar guna mengimplikasi atau menjerat para dalang konflik di daerah ini.

Masalahnya, mengingat obyek atau kawasan yang harus dijaga banyak dan luas sekali, maka selalu mungkin timbul situasi kecolongan (saat insiden terjadi padahal ada pengamanan). Atau situasi ketika orang tertentu atau tempat tertentu tidak terjaga sama sekali. Menurut saya, itulah cara terbaik memahami mengapa terjadi banyak sekali gangguan keamanan di Poso belakangan ini.

Ada pertanyaan: mengapa harus defensif? Apakah karena kekuatan dari pihak pengganggu keamanan besar sekali? Pada kenyataannya, tidak demikian. Untuk diingat, bahwa dalam rangka defensif sekalipun, apalagi untuk ofensif, kekuatan harus lebih besar dari pihak “lawan”. Dalam konteks Poso, kalau mau, kepolisian tentu saja dapat dengan mudah terus menambah personel. Tapi policing atau perpolisian bukan sekadar jumlah personel. Policing adalah kombinasi seluruh hak dan kewenangan kepolisian dalam rangka mencapai law and order (atau ketertiban masyarakat). Defensive policing dilakukan apabila seluruh hak dan kewenangan tadi dengan sengaja tidak dipergunakan, antara lain karena diperkirakan hanya dengan cara itulah kondisi law and order di masyarakat Poso akan terjadi. Di sinilah titik temu dengan yang tadi dikatakan dengan calculative policing.

Kedatangan pasukan BKO Brimob pada dasarnya juga sejalan dengan strategi defensif tersebut, yakni untuk memperkuat masyarakat. Dan bukan sebagai backup Polri untuk melakukan kegiatan represif berdasarkan hukum. Saya menduga, penggantian tiba-tiba Brigadir Jenderal Polisi Drs Oegroseno selaku Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah beberapa waktu lalu adalah dalam rangka mempertahankan strategi defensive policing tadi.

Walaupun sering kali cukup melelahkan (dan juga menyakitkan) bagi pihak yang melakukan strategi bertahan tersebut, dalam hal ini kepolisian, sebenarnya strategi perpolisian ini baik dari sudut pengembangan masyarakat sipil. Dengan kepolisian (serta berbagai pranata keamanan pemilik kewenangan represif lainnya, seperti TNI) mundur dan amat membatasi diri dari wilayah publik (public sphere), masyarakat diharapkan dapat memperkuat kapasitas masyarakat sipilnya untuk mengorganisasi diri, menata lingkungan dan masyarakat, serta menjaga gerak-langkah untuk tidak saling mengagresi satu sama lain.

Tapi, ketika kepolisian sudah membatasi diri, sedangkan yang muncul di masyarakat adalah situasi chaotic ketika terjadi situasi, katakanlah saling mengagresi antarkelompok, pada titik inilah kepolisian perlu berpikir ulang. Kesan saya, itulah yang terjadi di Poso yang, sebagai contoh, niat untuk hidup damai berdampingan antarkelompok di masyarakat kerap dilindas dan kekerasan bukannya semakin berkurang. Dalam kaitan itu, defensive policing kemungkinan besar perlu ditinggalkan, dan masuk pada varian induknya, yakni calculative policing.

Kendali di kepolisian
Mengapa tulisan ini mengambil perspektif kepolisian, tentunya berdasarkan suatu pemahaman bahwa kepolisianlah yang sepenuhnya menjadi pemegang kendali atau konduktor dalam suatu orkes, terkait dengan cara apa dan kapan konflik Poso akan dapat diselesaikan. Agak berbeda dengan konflik Aceh, misalnya, dengan TNI juga memainkan peranan, kepolisian praktis memainkan peran utama di Poso. Akibatnya, kilah yang biasanya tersedia guna mengantisipasi kegagalan atau ketidakberhasilan tugas agak sulit dicari di Poso.
Hal ini saya anggap perlu dicamkan oleh kepolisian agar tidak hanya serius dalam rangka menangani pelaku-pelaku konflik langsung, tapi juga dalam rangka berurusan dengan faktor-faktor samping atau yang secara tidak langsung mempengaruhi konflik. Untuk itu, berkenaan dengan pengerahan pasukan Brimob, gegana, intelijen, dan satuan antiteror ke Poso, perlu juga diikuti dengan kegiatan pembentukan opini, lobi, serta dengar pendapat dengan para penentu kebijakan. Agar mereka sepenuhnya mendukung langkah kepolisian saat hendak memutuskan langkah terakhir calculative policing, yakni melakukan penangkapan dan penyidikan terhadap pihak-pihak yang diduga berada di belakang sejumlah insiden di Poso. (Adrianus Meliala, Senior Governance Advisor - Partnership for Governance Reform in Indonesia).

SUMBER: kemitraan.or.id
Dikliping Oleh Divisi Humas Forum Poso Bersatu
Email: posobersatu@gmail.com
Blog, Video, Lagu, dan Foto: http://posobersatu.multiply.com

Saya benci ketinggian. Saya benci terbang. Dan pada 33.000 kaki di atas laut perjalanan saya ke Palu (untuk kemudian ke Poso), saya menatap keluar jendela pesawat, memaki dalam hati, “kalau bukan gara-gara komik, saya nggak bakal di sini!”

Perasaan itu pulalah yang mengendap di benak saya sepanjang saya di Poso (tepatnya di Siuri, kompleks cottage di Tentena), 6-7 jam dari Palu. Saya di sana pada 15-18 Mei 2005, dan pada 19 Mei 2005 pagi, saya pulang ke Jakarta –lagi-lagi dengan pesawat (arrgh!). Kalau bukan gara-gara komik, saya mungkin tak bakal ke daerah konflik macam Poso, atau ke Madura tahun lalu.

Saya ke Poso diundang oleh Common Ground Indonesia (CGI) untuk menjadi salah satu fasilitator dalam workshop “Media dan Transformasi Konflik”. Sebetulnya workshop ini adalah pembekalan para calon pendamping dalam program komik pendidikan CGI, seri Poso. CGI adalah salah satu LSM yang punya program serius sehubungan dengan komik. Di tengah lesunya produksi komik Indonesia, komik-komik “proyek” pesanan LSM lumayan jadi fenomena menarik.

Selain CGI, paling tidak ada 2 komik “proyekan” yang menurut saya bagus dan fenomenal. Petualangan Wening dkk., Selalu Ada Jalan Pulang (terbitan ICMC), sebuah komik pendidikan/pembekalan untuk para TKW, terutama fenomenal karena jumlah eksemplarnya 100.000 –mungkin cetakan terbanyak untuk komik Indonesia. Semuanya dibagikan gratis kepada para calon TKW. Komiknya, digambar oleh M. Ariv Russanto & Didi Purnomo, lumayan bagus (gambarnya, maupun ceritanya), dicetak berwarna, dan lumayan tebal.

Yang kedua, komik tentang pengungsi dari LSM Baris Baru, berjudul Mereka Yang Mengungsi. Barangkali, ini salah satu novel-grafis Indonesia mutakhir yang terbaik dari segi gambar (oleh Chedarr). Dalam warna hitam putih, tarikan garisnya sangat kuat dan penggambaran setting serta pengadegannya terhitung luar biasa. Ceritanya pun cukup dramatis dan nyastra –hampir tak terasa sebagai komik “proyekan”. Sayang komik ini tak dijual untuk umum, dan saya belum mendengar komikusnya bikin komik lain.

CGI sendiri terhitung paling serius meluncurkan program komiknya. Yang pertama meluncur adalah seri Gebora, untuk para remaja di Kalimantan dan Madura. Seri ini sudah terbit 12 judul, masing-masing setebal 48 halaman, dicetak berwarna, dengan format seukuran komik Amerika, tapi dengan sampul dan kertas yang lebih tebal. Kalau tak salah, masing-masing terbit 12.000 eksemplar. Sebagian dari komik itu dibagikan sebagai ujicoba di Poso-Tentena.

Perang Agama, Damai Etnik
Kita tahu, Poso-Tentena adalah salah satu wilayah konflik agama paling keras di Indonesia pascareformasi. Konflik itu sudah merupakan perang agama. Saya dan rombongan kecil dari Jakarta datang dari Palu tiba di Poso larut malam. Di pos perbatasan Poso-Parigi, kami distop dan diperiksa oleh aparat keamanan yang jaga (dari kesatuan Brimob).

Kira-kira semenit setelah meninggalkan pos, listrik di Poso (di sebagian besar wilayah kabupaten itu) mati. Wah! Rupanya sih ini peristiwa biasa, karena jatah PLN terbatas (kayak Jakarta pada awal 1980-an saja). Tapi buat saya yang terbiasa pada terang Jakarta dan terhantui cerita-cerita perang di Poso, kan mencekam juga menyusuri jalan gelap dan pos demi pos jaga itu.

Toh perjalanan lancar. Rata-rata orang Tentena-Poso yang saya temui selalu meyakinkan saya bahwa Poso telah aman. Kalau dikorek-korek sedikit, beberapa mengakui memang kadang masih terjadi pemboman dan pembunuhan atau aksi massa provokator. Tapi konflik antara Muslim di Poso dan Kristen di Tentena, secara umum, telah mencapai titik damai. “Kami sudah capek, perang terus!” kata Jimi, mantan combatan dan salah satu komandan elite milisi Kristen yang kini aktif di Crisis Centre dan bekerja untuk proses perdamaian.

Tentu saja perdamaian ini masih dalam proses. Saat ini terjadi segregasi atau pemisahan wilayah antara penduduk Muslim (di Poso) dan penduduk Kristen (di Tentena), yang masih sukar dicampurkan. Fadian, seorang aktivis perdamaian dan pegawai pemda, bercerita tentang Taman Anggrek di Tentena yang sebelum konflik selalu ia kunjungi –seringkali bersama rekan-rekan peneliti dari Jawa (ia rupanya berlatar pendidikan biologi). Taman Anggrek itu lahan penelitian botani dan hewani yang luas –di sana, misalnya, ada anggrek hitam yang hanya ada di Indonesia/Sulawesi. Tapi sudah empat tahun ini ia tak pernah lagi ke sana. “Setelah konflik, tak ada muslim berani ke sana,” katanya. Ia tak tahu apakah Taman Anggrek yang merupakan kekayaan dunia itu masih terpelihara atau tidak.

Toh proses itu ada. Sekarang, Jimi dan beberapa mantan combatan Kristen lain duduk bersama Ibrahim, mantan combatan Islam (salah satu komandan juga), tertawa-tawa bertukar cerita tentang perang. Kalau sudah ngobrol begini, mereka bisa begadang semalaman. Dasarnya orang Poso-Tentena rupanya adalah para periang dan pelawak. Mereka alamiah saja melucu, melontar anekdot, dan tertawa terbahak-bahak. Rupanya perang yang mengerikan itu menyimpan banyak juga cerita lucu.

Di antara mereka, tampak Alex, aktivis crisis centre GKST (Gereja Kristen Sulawesi Tengah), memakai kaos bertuliskan Arab Laa Ilaha Illallah. Para peserta workshop bercampur antara mereka yang menggunakan kalung salib dan berjilbab. Seperti kata Jimi, mereka (para aktivis perdamaian) kini sudah amat kompak: “Kalau ada aparat sedang mencari Ibrahim, misalnya, ia akan kami sembunyikan. Demikian juga kalau aparat yang mencari saya, Ibrahim akan menyembunyikan saya di daerah muslim.”

Baik para aktivis, para mantan combatan, maupun mantan pengungsi yang kini jadi penduduk biasa yang hidup dalam segregasi itu, rata-rata kini merasa bahwa perang agama itu dibikin oleh pihak ketiga dari luar. Sekarang, berbagai simpul damai sedang diikatkan kembali. “Kami lihat, budaya kami, etnik kami, bisa menyatukan kami lagi,” kata Jimi. Makanya acara-acara seni macam pentas Tari Dero (sejenis tari gaul ajang cari jodoh) dan festival budaya Poso September nanti bakal terus dihidupkan lagi.

Monster (semacam) Lochness?
Salah satu milik bersama rakyat Poso adalah Danau Poso. Di tepi danau inilah festival budaya seringkali diadakan. Danau ini memberi sensasi unik bagi rombongan kecil kami dari Jakarta. Di tepi danau, kami menatap debur ombak menghantam pantai dengan keras. Kami datang di saat musim ombak. Ombak? Pantai? Ya, danau ini bak laut saja tampaknya. Tapi begitu angin tenang, ombak reda, dan saya memberanikan diri masuk danau –airnya tawar! Maka percayalah kami, ini memang danau.

Ternyata danau ini menyimpan legenda besar. Orang sekitarnya menyebut itu legenda “lampu danau”. Heh, rasanya culun memang nama ini. Setiap malam, selalu ada cahaya yang hilang timbul sepanjang malam, yang berjalan cepat di beberapa bagian danau. Cahaya itu kecil saja. Saya melihatnya, dan kalau tak diberitahu Jimi, pasti saya mengira itu lampu kapal nelayan. Jimi menerangkan mengapa itu tidak mungkin. Kebetulan memang saat saya menyaksikan itu, ombak sedang besar dan hujan membungkus danau. Gerak-geriknya juga, menurut Jimi, tak serupa dengan gerak-gerik boat. Lagipula kadang cahaya itu berpendar kuning, kadang berpendar biru.

Dalam bahasa awam orang sekitar, “lampu” itu dipercaya bagian tubuh seekor naga. Entah matanya yang menyala, atau mungkin kulit tubuhnya yang barangkali terlapis fosfor. Lho, apa hubungannya cahaya itu dengan naga? Apa ada penampakan? Saya banyak disaran untuk mengobrol dengan orang-orang tua yang tinggal di kampung-kampung sekitar danau. (Sayang saya tak punya waktu banyak di sana!) Penampakan terakhir, kata Jimi, pada 1986.

Waktu itu, penduduk salah satu kampung di tepi danau Poso melihat sesuatu yang berenang melintas danau di siang bolong. Mereka mengira itu kijang, karena kijang dikenal sebagai perenang yang tangguh. Dengan antusias mereka ramai-ramai ke perahu motor mereka, mengejar “kijang” itu. Sekitar 20 m. dari si makhluk (perahu paling depan malah hanya sekitar 10 m. dan awaknya sudah bersiap menombak makhluk itu), terlihatlah oleh mereka bahwa makhluk itu sama sekali bukanlah kijang!

Makhluk itu, kata sebagian orang, berkepala seperti kuda. Tubuhnya menjulur seperti ular raksasa, hilang timbul meliuk-liuk di permukaan danau. Para penduduk kampung itu pun bubar dengan panik, terbirit-birit kembali ke tepi. Untuk beberapa saat, sang makhluk itu berenang dengan gemilang di siang bolong itu.

Saya tentu saja terpana. Apalagi ketika Jimi bilang bahwa salah satu cara untuk memancing “lampu danau” agar menampakkan cahayanya adalah dengan menyalakan lampu motor dan menderamkan mesin motor kita ke arah danau. Saya teringat pada sesuatu yang saya baca sewaktu kecil: monster danau Lochness! Seingat saya, salah satu yang konon memancing keluar si Nessie (panggilan akrab sang monster) adalah memang lampu dan deram mesin motor.

Dari sejumlah karakter danau Poso yang saya dapati saat itu, memang banyak persamaannya dengan danau Lochness. Danau Poso terletak di pulau dengan kontur berbukit-bukit seperti lingkungan Lochness di Skotlandia sana. Luas danau Poso adalah 39 X 12 km. Volume airnya lebih besar daripada danau Toba, karena danau Poso tak punya pulau di tengahnya seperti Toba. Menurut Fadian, ada penelitian yang mencatat bahwa di danau Poso ada palung dengan kedalaman mencapai 1300 m.

Salah satu teori tentang monster Lochness adalah ia/mereka merupakan makhluk yang tinggal di laut dalam, dan sesekali masuk ke danau karena ada semacam terowongan di kedalaman danau itu yang menghubungkan Lochness dan laut. Saya tanya kemungkinan itu kepada Jimi. Ia bilang, mungkin saja. Ia ingat, kakaknya pernah membuat skripsi tentang temuan sejenis ikan purba di danau Poso. Penduduk setempat menyebutnya ikan Bongo, berbentuk seperti ikan gabus.

Kakak Jimi mendapati info tentang ikan Bongo (dan mendapati bahwa ini sejenis ikan purba) dari sumber yang jauh dari Poso: di perpustakaan IPB, dan dari sebuah dokumen penelitian yang dikirim dari Jepang. Menurut dokumen itu, ikan Bongo sama dengan ikan Putri (terjemahan dari nama Jepangnya) yang di Jepang sendiri telah punah. Nah, pernah ketika sebuah gunung di dekat laut meletus, ikan-ikan Bongo di danau Poso tampak bermatian karena panas. Jangan-jangan, kata Jimi, memang ada semacam terowongan di kedalaman danau Poso yang terhubung ke laut.

Wah! Ini sebetulnya bisa jadi bahan penelitian yang menarik. Saya ingat, legenda Lochness ternyata bukan eksklusif milik danau Lochness. Di seluruh penjuru dunia, di danau-danau dengan karakter serupa Lochness, penampakan serupa Nessie memang sering dilaporkan. Saya lupa, apakah dulu danau Poso disebut-sebut juga dalam soal ini. Teman saya serombongan dari Jakarta, Indrajati dari Yayasan ARTI, mengomel akan tiadanya di Indonesia minat meneliti danau sedahsyat Poso ini. Saya mendesah, dan sepakat.

Saya pun melamun: paling tidak, danau ini –juga seluruh Poso dengan segala pengalamannya sebelum, selama, dan sesudah konflik– bisa jadi bahan menarik untuk cerita komik.

Komik untuk Poso
Program komik untuk Poso dari CGI masih di tahap penjajagan. Edisi pilot atau no. 0 yang telah dibuat memang bagus, menurut saya, jauh lebih bagus dari seri Gebora. Baik ceritanya, maupun (terutama) gambarnya yang cenderung pada gaya clear line. Tapi itu pendapat saya sebagai pembaca Jakarta, yang punya banyak referensi bacaan komik.

Ternyata di Poso, komik praktis hilang sebagai bacaan umum sejak sekitar 1995. Dulu, akses pada komik didapat dari taman-taman bacaan. Kini taman-taman bacaan itu telah hilang. Kalau mau beli komik, mesti ke Palu dulu, ke toko buku Ramedia (bukan Gramedia). Itupun yang tersedia paling jenis manga. Walhasil, komik kini adalah bacaan elitis. Kebanyakan penduduk Poso tak lagi akrab dengan komik, atau buku secara umum. Bukannya lantas mereka kini miskin info. Satu-satunya akses media mereka kini adalah antene-antene parabola yang bisa menangkap baik siaran TV nasional maupun siaran internasional macam CNN atau Channel 5 dari Prancis.

Dengan kenyataan ini, saya harus mengubah penilaian saya. Walau komik pilot berjudul seri Perjalanan Mencari Sahabat itu memang bagus, tapi ia mengandung banyak konvensi pembacaan komik yang mungkin telah asing bagi para pembaca anak di Poso. Misalnya penyusunan panel dan urutan membacanya, atau idiom-idiom komik macam sound effect, atau penyusunan balon kata dan bagaimana membacanya. Jadilah saya lebih menekankan pada konvensi-konvensi pembacaan itu. Saya juga mempromosikan medium komik mini-fotokopian 8 halaman, yang saya uraikan dalam bentuk komik-mini fotokopian 8 halaman.

Dalam perjalanan pulang, di ketinggian (kali ini) 34.000 kaki di atas laut, saya menatap keluar jendela pesawat. Saya masih benci terbang. Tapi saya semakin mencintai komik, yang telah membuat saya mengalami ini semua

SUMBER: hikmatdarmawan.multiply.com
Dikliping Oleh Divisi Humas Forum Poso Bersatu
Email: posobersatu@gmail.com
Blog, Video, Lagu, dan Foto: http://posobersatu.multiply.com

Konflik di Poso kembali menyeruak, setelah tokoh DPO utama Muhammad Basri ditangkap. Aktivitas penyisiran dan penggerebekan masih berlangsung. Kapolri sendiri mengganggap aparat keamanan perlu bertahan di Poso meski beberapa SSK sudah ditarik.

Penulis akan memberikan analisis perspektif baru tentang apa yang disebut dengan perdamaian. Ada sebuah perdamaian yang kemudian menjadi kultur bersama untuk merawat dan menjaga perdamaian tersebut sebagai mekanisme terbaik bagi terciptanya tertib sosial dari pihak-pihak yang selama ini berkonflik. Inilah yang kemudian disebut sebagai perdamaian positif.

Perdamaian positif cenderung berlangsung secara alamiah, dan proses penyelesaian lebih banyak menggunakan instrumen kultural daripada kebijakan struktural politik yang interventif. Apakah dalam kasus Poso pascadeklarasi Malino sudah tercipta perdamaian positif? Ini pertanyaan dasar dari tulisan ini.

Kasus Poso merupakan kasus yang unik, sebuah wilayah yang notabene berada di daerah pegunungan yang cenderung memiliki watak harmonis dibandingkan dengan daerah pantai yang cenderung memiliki watak suka berkonflik. Kalaupun terjadi konflik di daerah agraris, ada kecenderungan performa konfliknya lebih sebagai gejala konflik laten dibandingkan konflik manifes.

Selaras dengan pandangan Montessqieu yang menyatakan bahwa setting lingkungan cenderung mempengaruhi cara-cara berkonflik. Kekerasan dan konflik di Poso selama ini telah menjadi kekerasan yang manifes dan massif, yang berarti telah terjadi mobilisasi konflik oleh pihak-pihak yang berkonflik, baik dari unsur internal dan eksternal di Poso.

Ada kecenderungan telah terjadi nasionalisasi konflik Poso, bahkan internasionalisasi konflik Poso sehingga Vatikan sampai terlibat secara intensif untuk melakukan diplomasi agar Tibo dan kawan-kawan (dkk) tidak dieksekusi mati. Tidak hanya itu, konflik Poso telah masuk dalam daftar armed conflict yang senantiasa dikaitkan dengan jaringan terorisme internasional. Sehingga konflik Poso menjadi sangat rumit dan multiwajah. Yang pada akhirnya menyebabkan proses resolusi dan rekonsiliasi konflik senantiasa direcoki oleh berbagai kepentingan.

Fogging DPO
Dalam pengamatan penulis terhadap kasus konflik di Poso, Deklarasi Malino, hanya mampu menghantarkan Poso ke dalam perdamaian negatif. Sebuah kondisi di mana tertib sosial dan politik di Poso terjadi karena massifnya keterlibatan pihak ketiga, dalam hal ini pemerintah dengan lebih melibatkan kekuatan militer.

Hadirnya tentara dan polisi dalam batas tertentu memang mampu menciptakan packing order, sehingga setiap bentuk kerusuhan-kerusuhan kecil, aktor-aktornya ditangkapi. Ibarat dalam proses pemberantasan nyamuk, negative peace hanya menangkapi nyamuk-nyamuk yang tampak menganggu. Namun sarang dan tempat berseminya nyamuk belum tersentuh secara baik. Sehingga adagium klasik, mati satu tumbuh seribu, sangat tepat untuk menggambarkan betapa rentannya kondisi perdamaian di Poso.

Pengiriman tentara dan aparat militer ke Poso akhir-akhir ini layaknya melakukan fogging terhadap mereka yang dianggap perusuh di Poso agar mereka sesak napas dan keluar. Namun fogging juga akan membuat iritasi bagi masyarakat yang sebenarnya bukan sebagai nyamuk yang harus diberantas. Banyak korban sipil, dan salah tangkap terjadi dalam proses fogging tersebut.

Negative peace ini akan berbahaya jika sudah diyakini oleh para pengambil keputusan di Jakarta sebagai positive peace. Sebab dalam batas tertentu, aktivitas pengiriman tentara atau aparat militer di samping sangat mahal secara ekonomis juga memiliki dampak biaya sosial yang sangat tinggi. Sangat mungkin, langkah itu akan memunculkan letusan konflik di Poso yang sangat besar manakala fogging dihentikan.

Segitiga keadilan
Dalam upaya menciptakan positive peace, seorang Morton Deutsch mengembangkan sebuah model segitiga keadilan guna merancang sebuah kondisi yang saling ketergantungan satu sama lain, dengan dikembangkan sebuah budaya fairness. Setidaknya ada 3 unsur yang membentuk segitiga keadilan: equity, equality, dan needs. Equity lebih merujuk kepada proses distribusi sumber-sumber konflik kepada masyarakat secara proporsional sesuai dengan kemampuan dan kapabilitas yang dimiliki. Artinya pemerintah harus secara cerdas terlibat dalam penciptaan equity ini.

Jika Jusuf Kalla menyatakan bahwa konflik Poso akhir-akhir ini justru digerakan oleh para PNS atau kalangan intelektual, maka sebenarnya mereka sedang mendesak penciptaan equity yang balance dan elegan di Poso. Pemerintah harus proaktif dalam menciptakan equity ini, sehingga semata-mata tidak ditentukan oleh kekuatan pasar dari yang sedang berkonflik justru bisa dipelintir oleh kalangan yang memang diuntungkan dengan adanya konflik.

Sedangkan equality, lebih merujuk kepada perlakuan atau pemberian barang, jasa, kesempatan politik, dan ekonomi dengan mengedepankan aspek kualitas dan kuantitasnya. Equality ini memang fenomena kasat mata, sehingga pemerintah harus lebih bijak dalam konteks pembuatan kebijakan terkait dengan distribusi barang dan jasa tersebut.

Sumber-sumber politik dan ekonomi yang selama ini diyakini terbatas oleh kalangan yang berkonflik, harus didesain oleh pemerintah bahwa aset tersebut masih bisa diperluas, sehingga tidak menimbulkan perebutan aset secara massif. Penciptaan kebijakan yang memperluas aset ekonomi dan politik di Poso diharapkan akan menghasilkan lahan perebutan kekuasaan di Poso menjadi tidak sempit, sehingga gesekan kecil tidak mudah dijadikan bara dalam konflik.

Yang terakhir adalah needs. Konflik memang tidak bisa dilepaskan dari ketidakmampuan memenuhi kebutuhan. Pendekatan untuk penciptaan kesejahteraan yang komprehensif harus sedemikian rupa ditingkatkan. Bahkan dalam batas tertentu, pemerintah bisa menfokuskan daerah konflik sebagai daerah tertinggal sehingga empowering di daerah konflik harus dilakukan sungguh-sungguh dan hati-hati. (Surwandono, Dosen Fisipol UMY dan Mahasiswa Doktoral Ilmu Politik UGM).

SUMBER: Republika
Dikliping Oleh Divisi Humas Forum Poso Bersatu
Email: posobersatu@gmail.com
Blog, Video, Lagu, dan Foto: http://posobersatu.multiply.com

AIR mata Poso sudah habis. Kemajuan pembangunan perekonomian yang pernah dicapai seolah hilang ditelan tragedi yang tidak akan pernah terlupakan. Semboyan "Sintuwu Maroso" yang berarti bersatu teguh, telah musnah bersama pertikaian yang tidak jelas ujung pangkalnya itu. Kini yang membekas hanyalah kepedihan dan penyesalan atas kehancuran pundi-pundi yang telah mereka bangun dengan cucuran keringat selama bertahun-tahun.Pemandangan rumah penduduk dan berbagai jenis fasilitas umum yang luluh lantak menjadi saksi bisu keangkaramurkaan sesama manusia yang melanda tujuh kecamatan dari 13 kecamatan di Kabupaten Poso. Ban traktor, drum, dan bambu yang dijadikan bari-kade untuk menghambat laju kendaraan masih terdapat di sepanjang jalan raya memasuki wilayah Kabupaten Poso. Setiap jarak 500 meter akan tampak pos keamanan yang dijaga oleh aparat dari kepolisian maupun TNI dengan senjata lengkap.

Kabupaten Poso yang berduka selama hampir tiga tahun, kini berupaya untuk bangkit kembali. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Poso akan menata kembali masyarakatnya yang sudah berpencar ke berbagai daerah untuk mengungsi. Menurut catatan dari Pemkab Poso, sampai pada akhir Juni 2001, jumlah pengungsi akibat keru-suhan mencapai 78.030 jiwa atau setara dengan 34 persen penduduk Poso. Sebanyak 46 persen pengungsi berada di wilayah Kabupaten Poso, 34 persen di Kota Palu, dan sisanya tersebar di Kabupaten Dong-gala dan Morowali.

***

EMPAT bulan setelah kerusuhan terakhir, April 2001, denyut nadi perekonomian mulai tampak. Pasar, pertokoan, perkantoran, sekolah, dan terminal sudah mulai beraktivitas. Beberapa pengungsi mulai tampak menengok kembali rumah-rumah mereka yang sudah hancur. Kerinduan akan kedamaian, kerukunan, dan berbagi rasa antarsesama tergambar dari raut wajah yang mencerminkan kelelahan.

Stabilisasi keamanan menjadi tugas pokok yang harus segera diwujudkan oleh Pemkab Poso. Alokasi dana yang diperuntuk-kan sebagai upaya penanggulangan kerusuhan sebesar Rp 3 milyar. Namun setelah dilakukan koordinasi dengan aparat keamanan baik Polri maupun TNI, dana yang diperlukan membengkak menjadi Rp 8 milyar. Dana tersebut diharapkan tidak hanya dibebankan kepada pemkab, tetapi juga pemerintah pusat.

Tim Rekonsiliasi telah menargetkan bahwa akhir tahun 2001 situasi Kabupaten Poso dapat pulih seperti sebelum terjadi kerusuhan. Untuk mendukung upaya tersebut saat ini tidak kurang dari 2.000 personel aparat keamanan ditempatkan di pos-pos penjagaan wilayah Kabupaten Poso.

Kegiatan perekonomian daerah yang masyarakatnya terdiri dari berbagai etnik lokal seperti Pamona, Napu, Bada, Tojo, dan Una-Una maupun pendatang seperti Bugis, Gorontalo, Jawa, dan Flores ini dengan sendirinya akan pulih, apabila keamanan sudah stabil. Kondisi perekonomian yang runtuh akibat krisis ekonomi, diperparah oleh konflik horizontal. Tingkat pertumbuhan ekonomi pada tahun 1997 mencapai angka rata-rata 5,15 persen. Sebenarnya, pertum-buhan ekonomi sempat membaik menjadi 2,12 persen di tahun 1999. Namun, seiring dengan meledaknya kembali kerusuhan pada bulan Mei 2000, dengan kerugian sekitar Rp 250 milyar, pertumbuhan ekonomi terjun bebas ke angka minus 4,78 persen. Perlu diwaspadai agar kerusuhan pada bulan April 2001 yang lalu atau yang lebih dikenal dengan kerusuhan jilid empat, tidak memperburuk perekonomian daerah.

***

KABUPATEN yang 86 persen penduduknya tinggal di pedesaan ini sedang konsentrasi untuk menegakkan kembali jati dirinya sebagai pusat lalu lintas perdagangan yang menghubungkan kelima provinsi di Pulau Sulawesi. Sektor pertanian menjadi andalan Kabupaten Poso dalam memulihkan per-ekonomiannya. Hingga tahun 2000 sektor pertanian masih memberikan kontribusi terbesar terhadap total kegiatan ekonomi yang mencapai Rp 909,6 milyar.

Sektor pariwisata, tinggal menunggu proses pemulihan di bi-dang keamanan dan ekonomi. Pulau Togean yang semakin ramai dikunjungi wisatawan mancanegara menjadi modal pengembangan sektor wisata bahari. Di samping itu, Festival Danau Poso yang pernah menjadi barometer perkembangan pariwisata kabupaten ini, dapat dibuka kembali setelah terhenti pada tahun 1998.

Satu hal yang layak diprioritaskan Pemkab Poso adalah mengatasi simpang siurnya informasi. Ketidakjelasan informasi yang cenderung memancing emosi masyarakat bisa membuat penduduk khawatir dan takut akan terjadinya kerusuhan kembali. (Aritasius Sugiya /Litbang Kompas)

SUMBER: Kompas
Dikliping Oleh Divisi Humas Forum Poso Bersatu
Email: posobersatu@gmail.com
Blog, Video, Lagu, dan Foto: http://posobersatu.multiply.com

Demam film Ayat-ayat Cinta pun mewabah sampai ke Poso, sebuah kota kecil di Sulawesi Tengah yang sempat dilanda kekerasan komunal-agama yang menahun dan berdarah-darah (2000-2007). Minggu lalu, saya bergabung dengan sekitar 700 anak muda Poso yang ramai-ramai menonton film yang tengah menjadi buah bibir itu di Gelanggang Olahraga Poso. Warga dari dua komunitas agama (muslim dan Nasrani), yang sempat saling mengayunkan parang peperangan, malam itu takzim menonton film romantis yang kental dengan aroma hubungan antaragama itu. Audiens acap meningkahi adegan romantis dalam film itu dengan suara riuh pertanda senang atau olok-olok. Tapi tak ada nada marah atau ricuh malam itu.

Momen itu penting dan sekaligus menarik karena, setidaknya, dua hal. Pertama, besar kemungkinan film yang diputar dan ditonton ramai-ramai itu adalah "versi bajakan"--karena versi original dari film itu memang belum tersedia dalam format VCD. Karenanya, acara itu menandakan betapa cepat dan meluasnya pembajakan karya-karya kreatif anak bangsa, bahkan jauh hingga ke Poso. Kedua, acara malam itu menjadi suatu pertanda bahwa proses perdamaian di Poso telah memasuki babak lanjutan yang cukup menjanjikan. Demi menyokong proses perdamaian yang masih rawan di sana, acara menonton film bajakan secara massal itu bagi saya pantas diberi permakluman.

Namun, benarkah situasi pascakonflik di Poso telah demikian baik dan kondusif? Memang ada sejumlah indikasi positif tentang hal itu. Setelah penyerbuan aparat polisi ke markas "tersangka pelaku tindak kekerasan dan teror" di daerah Tanahruntu, Poso, pada 22 Januari tahun lalu, yang mengakibatkan 13 warga tewas, memang nyaris tak terdengar lagi terjadi tindak kekerasan yang berarti. Sesekali masih terjadi ledakan bom rakitan, tapi tak membawa korban dan kerusakan yang berarti.

Situasi kondusif juga terlihat pada saat peringatan Maulid Nabi oleh umat Islam dan hari raya Paskah oleh umat Nasrani, yang berdekatan pertengahan Maret lalu. Bahkan ribuan umat Nasrani yang merayakan hari suci itu berpawai memasuki kota Poso dari kawasan Tentena, daerah basis kaum Nasrani. Peristiwa semacam itu, demikian menurut sejumlah teman aktivis LSM lokal, merupakan yang pertama dalam beberapa tahun terakhir. Syukur, tak ada insiden buruk yang terjadi. Aktivitas ekonomi juga sudah kembali marak di pasar-pasar. Sejumlah pengungsi sudah kembali dan rumah ibadah juga sudah rampung dibangun di dua wilayah yang menjadi "ikon kekerasan" konflik komunal di Poso, yaitu Kilo 9 (wilayah muslim) dan Lambogia (kawasan Nasrani).

Tak hanya itu. Pemerintah juga telah menunjukkan keseriusannya menyokong proses perdamaian dengan menggelontorkan dana cukup besar. Terhitung sejak peristiwa 22 Januari 2007 itu saja telah lebih dari Rp 100 miliar uang dikucurkan di Poso melalui berbagai skema program, dari dana recovery Poso sebesar Rp 58 miliar, dana pembangunan fasilitas keagamaan untuk dua komunitas senilai Rp 27 miliar, dana pembangunan rumah tinggal sementara oleh Departemen Sosial dan TNI sebesar Rp 18 miliar, hingga pemberdayaan eks laskar (kombatan) sebesar Rp 1,2 miliar oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah dan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat. Guyuran dana besar menggenapi uang ratusan miliar yang sudah disalurkan sejak 2001.

Namun, adakah kabar baik dari warga masyarakat dan gelontoran dana besar dari pemerintah pusat itu memastikan perdamaian akan langgeng di bumi sintuwu maroso tersebut? Tampaknya tidak--atau setidaknya belum. Sejumlah soal masih membelit upaya menyokong dan mengukuhkan perdamaian di sana. Salah satu soal besar adalah: tingginya dugaan angka korupsi dana pembangunan pascakonflik di Poso. Ihwal dana recovery Poso sebesar Rp 58 miliar, misalnya, mantan Ketua Sinode Gereja Kristen Sulawesi Tengah (GKST) Pendeta Renaldy Damanik telah menulis surat kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun lalu yang melaporkan adanya dugaan korupsi. Saat ini Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Palu sedang melakukan serangkaian program pemantauan dan pengawalan dana tersebut. Namun, hingga kini KPK belum juga turun ke Poso melakukan penelusuran lebih jauh.

Menyangkut dana pembangunan fasilitas keagamaan dua komunitas, juga telah ditemukan indikasi awal yang mengarah ke korupsi. Kabar miring berembus menyangkut pembangunan sebuah pondok pesantren di daerah Tokorondo, Poso pesisir. Saya sempat bertemu dengan sejumlah eks kombatan yang ikut menggarap proyek itu dan mengeluhkan terjadinya "penyunatan" data. Dalam kesempatan menjenguk pondok yang baru saja diresmikan oleh Menko Kesra Aburizal Bakrie tersebut, penulis menemukan pintu kamar mandi di salah satu bangunan utama tak bisa ditutup lantaran pengerjaan yang buruk.

Rendahnya kualitas tata kelola pemerintahan (governance) di Poso semakin diperburuk oleh konflik berkepanjangan di antara elite lokal, khususnya antara Bupati Poso Piet Inkiriwang dan Ketua DPRD Poso S. Pelima. Soal keabsahan ijazah SMA Piet sempat menjadi isu panas yang nyaris berujung pada pemakzulan dirinya dari posisi bupati bahkan hingga tahun kedua pemerintahannya yang dimulai sejak 2005. Jurus politik Piet Inkiriwang untuk meninggalkan perahu politik yang mengantarkannya ke kursi bupati, yaitu Partai Damai Sejahtera (PDS) yang dipimpin S. Pelima, dan membesarkan Partai Demokrat (PD), membuat situasi politik lokal makin panas. Belum lagi adanya benih-benih perselisihan antara Bupati dan wakilnya, Abdul Muthalib Rimmi, karena diduga terlibat upaya pemakzulan sang Bupati, membuat kinerja pemerintahan daerah dalam menjalankan program-program pascakonflik menjadi makin kisut saja.

Situasi kian runyam lantaran cukup banyak mantan anggota milisi atau eks kombatan yang tidak atau belum mendapat kesempatan pengembangan ekonomi secara memadai. Sementara itu, sebagian dari mereka kini terlibat dalam "bisnis proyek" pascakonflik yang tengah marak di Poso. Dengan pengalaman yang sarat akan penggunaan instrumen dan teknik kekerasan, mereka menjadi salah satu simpul warga yang mudah dimobilisasi untuk meletikkan kekerasan baru di Poso. Kombinasi dari buruknya praktek tata pemerintahan serta tersedianya simpul kekerasan warga di Poso inilah yang, antara lain, memunculkan insiden pemukulan Kepala Dinas Permukiman dan Tata Wilayah Ir Max Tungka pekan lalu lantaran ketidakpuasan terhadap proyek tender yang tidak transparan dan beraroma manipulasi (Radar Palu, 28 Maret 2008).

Di tengah karut-marut upaya membangun perdamaian dalam situasi pelik pascakonflik di Poso inilah, ikhtiar sejumlah kaum muda secara bersama-sama untuk menonton film Ayat-ayat Cinta memercikkan warna cerah pada potret kusam Poso. Semoga ia mewartakan ayat-ayat damai di bumi sintuwu maroso. (Muhammad Najib Azca, Dosen Sosiologi Universitas Gadjah Mada dan Kandidat Doktor di Universitas Amsterdam).

SUMBER: kontras.org
Dikliping Oleh Divisi Humas Forum Poso Bersatu
Email: posobersatu@gmail.com
Blog, Video, Lagu, dan Foto: http://posobersatu.multiply.com/

Forum Poso Bersatu (FPB) mendesak pemerintah segera mengambil langkah serius dan tegas dan terus menerus menciptakan rasa aman bagi warga Poso.
"Pemerintah harus bersikap tegas dalam menyelesaikan kasus di Poso. Kalau penyelesaian masalah dilakukan dengan serius dan tegas, Poso sudah aman dari dulu," kata aktivis FPB, Darma Tongku di Jakarta, Selasa (28/02).

Ia mengatakan pemerintah jangan hanya melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya temporer atau hanya apabila ada kejadian baru `kelihatan` serius.

FPB juga mendesak pemerintah segera menangkap dan menghukum otak serta pelaku teror dan pembantaian di Poso, siapa pun dan apa pun jabatannya.

"Kami tidak ingin Poso sebagai komoditas politik untuk mencapai tujuan tertentu. Intinya kami tidak mentolelir tindakan apa pun yang sifatnya memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa," katanya.

Ia mengatakan konflik horizontal di Poso sudah tidak ada lagi, namun muncul teror-teror yang dilakukan teroris lokal, nasional dan international yang berusaha membuka luka lama.

Ia mengatakan keinginan rakyat Poso untuk perdamaian begitu kuat, dan hal itu terlihat dari upaya-upaya rekonsiliasi yang dilakukan, namun sejalan dengan langkah tersebut teror selalu membayangi.

"Sikap serius dan tegas pemerintah merupakan kunci penyelesaian Poso. Pemerintah kurang responsif," katanya.

Ia juga mendesak pemerintah membangun kembali simbol-simbol (mesjid dan gereja) yang sempat menjadi sasaran pada konflik horizontal di Poso.

"Selama simbol-simbol itu tidak diperhatikan pemerintah, emosi rakyat Poso akan mudah bangkit. Kami minta pemerintah memerhatikan hal itu," katanya.

Ia juga berharap pemerintah tidak menganaktirikan Poso. Rakyat Poso sudah lelah dengan konflik dan terus dilanda ketakukan dan kecemasan. (*/lpk)

SUMBER: Kapanlagi.com (Selasa, 28 Februari 2006 22:46)
Dikliping Oleh Divisi Humas Forum Poso Bersatu
Email: posobersatu@gmail.com
Blog, Video, Lagu, dan Foto: http://posobersatu.multiply.com

Jakarta, Tribun - Polisi menduga dua ledakan bom di wilayah Poso, Sulawesi Tengah (Sulteng), pada 6 dan 9 September lalu dilakukan oleh pelaku yang sama yaitu dari kelompok Hasanudin. Sebagian besar anggota kelompok lama yang sering membuat teror bom di wilayah Poso itu masih bebas. Polisi baru berhasil menangkap sebagian kecil anggota kelompok Hasanudin.

Namun polisi belum dapat memastikan identitas pelaku dua pengeboman di wilayah Poso tersebut. Dugaan polisi tersebut berdasarkan modus dan model serangan teror."Dari modelnya, yakni merusak fasilitas umum, kami menduga ini dilakukan kelompok lama. Di wilayah sana hanya kelompok ini yang bisa melakukan model kekerasan tersebut,"
jelas Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Paulus Purwoko, Senin (11/9).

Menurut Purwoko, ada beberapa sinyalemen yang menunjukkan pelaku dua peledakan bom di Poso tersebut berasal dari kelompoknya Hasanudin. Satu di antaranya dari cara kerjanya. Kelompok Hasanudin memiliki pola dan cara kerja yang menghalalkan tindak kekerasan, mutilasi, dan pengeboman."Pengeboman yang terjadi di rumah kecil di Tangkura, merupakan jebakan. Ini pola-pola umum yang dilakukan di Poso. Kelompok ini tampaknya belum puas dengan penyelesaian konflik di Poso," jelas Purwoko.

Menyinggung masalah kelompok Hasanudin, Purwoko menjelaskan dari 12 orang anggotanya baru tertangkap empat orang. Delapan orang lainnya masih buron. Diduga kelompok ini juga telah melakukan perekrutan anggota-anggota baru. Motifnya, menurut dugaan Purwoko adalah ingin membuat Poso selalu tidak aman. Mereka belum puas pada hasil perjanjian damai Malino.Dua bom yang meledak di Poso pascapergantian Kapolda Sulteng ini banyak yang mengait-ngaitkan dengan rencana eksekusi tiga terpidana mati kasus kerusuhan Poso, Fabian Tibo Cs. Bom pertama meledak di Desa Tangkura pada 6 September. Belum terungkap siapa pelakunya, disusul ledakan ke dua di Jl Tabatoki, Kelurahan Kawua, Kecamatan Poso Kota, pada 9 September.

Dilatih di Belanda
Ketua Forum Poso Bersatu, Rudy S Pontoh membeberkan konflik di Poso dilakukan oleh orang-orang yang sengaja dilatih di Belanda. Rudy menjelaskan, mereka dilatih oleh elite yang berkeinginan terus menjaga kekacauan. Rudy S Pontoh dan Kontras menggelar jumpa pers bersama di Kantor Kontras, Senin (11/9), bersama masyarakat Poso yang tinggal di Jakarta. "Permasalahan di Poso bukan terletak karena agama, namun ada keterlibatan pihak lain. Saya mendapatkan informasi, pihak lain itu berlatih di Belanda. Ini informasi sumber yang sangat dapat dipercaya,"ujar Rudy S Pontoh.

Ia menjelaskan, tujuan para perusuh Poso yang masih eksis dan berlatih di Belanda ini tidak lain untuk mengambil hasil alam di wilayah Poso dan sekitarnya. "Mereka terus mengacaukan Poso dan berusaha mengambil komoditi berupa kayu hitam. Ada pihak lain bermain dan saya sudah bertemu langsung dengan dua orang yang levelnya cukup tinggi. Ada kepentingan bisnis, ada kepentingan politik juga. Mereka bergerak pada situasi-situasi tertentu, yang dianggap perlu," ujarnya.

Tokoh masyarakat Poso yang berada di Jakarta, Eva Wilelipu meminta agar mereka yang bukan warga Poso untuk segera meninggalkan wilayah itu secepatnya. Permintaan itu terkait pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang menyatakan konflik Poso dilakukan oleh orang luar Poso."Pernyataan Wakil Presiden saya ikuti dari televisi, koran maupun radio. Beliau mengatakan, apa yang terjadi di Poso itu bukan lagi terjadi antarmasyarakat Poso tapi orang luar. Saya imbau para penegak hukum mengeluarkan para pendatang dari Poso," pinta Eva.

Bentuk TGPF
Dalam kesempatan itu, para masyarakat Poso di Jakarta juga mendesak kepada pemerintah untuk segera membentuk tim gabungan pencari fakta (TGPF). Hal ini perlu dilakukan untuk menyelidiki berbagai kasus kekerasan di Poso pascapeledakan bom 6 September lalu. Koordinator Kontras Usman Hamid menjelaskan, Wakil Presiden Jusuf Kalla dianggap tahu tentang permasalahan yang terjadi. "Kami minta penyelidikan ditangani langsung di bawah koordinasi Wapres Jusuf Kalla. Wapres Jusuf Kalla pernah menyatakan kekerasan di Poso bukan merupakan konflik komunal akantetapi oleh kelompok- kelompok kecil di luar Poso yang ingin menciptakan konflik tersebut. Berbagai kalangan sebenarnya pernah meminta dan mendesak hal ini, tapi belum pernah direspon Presiden SBY,"urai Usman Hamid.

Namun, Ketua Forum Poso Bersatu menolak dibentuknya TGPF. Menurutnya, sebenarnya pemerintah sudah tahu siapa dalang kerusuhan Poso sebenarnya. "Sebenarnya, saya ragukan juga kalau pemerintah tidak tahu siapa yang bermain di sana. Jadi, percuma saja kalau dibentuk tim segala. Selama ini sudah banyak data dan fakta yang dimiliki pemerintah. Yang terpenting saat ini adalah bagaimana masyarakat mau bersikap tegas untuk mengungkap kasus tersebut secara tuntas," imbuh Rudy S Pontoh.(JBP/ugi/yat)

SUMBER: Tribun Batam 12 September 2006
Dikliping Oleh Divisi Humas Forum Poso Bersatu
Email: posobersatu@gmail.com
Blog, Video, Lagu, dan Foto: http://posobersatu.multiply.com