Forum Poso Bersatu

AIR mata Poso sudah habis. Kemajuan pembangunan perekonomian yang pernah dicapai seolah hilang ditelan tragedi yang tidak akan pernah terlupakan. Semboyan "Sintuwu Maroso" yang berarti bersatu teguh, telah musnah bersama pertikaian yang tidak jelas ujung pangkalnya itu. Kini yang membekas hanyalah kepedihan dan penyesalan atas kehancuran pundi-pundi yang telah mereka bangun dengan cucuran keringat selama bertahun-tahun.Pemandangan rumah penduduk dan berbagai jenis fasilitas umum yang luluh lantak menjadi saksi bisu keangkaramurkaan sesama manusia yang melanda tujuh kecamatan dari 13 kecamatan di Kabupaten Poso. Ban traktor, drum, dan bambu yang dijadikan bari-kade untuk menghambat laju kendaraan masih terdapat di sepanjang jalan raya memasuki wilayah Kabupaten Poso. Setiap jarak 500 meter akan tampak pos keamanan yang dijaga oleh aparat dari kepolisian maupun TNI dengan senjata lengkap.

Kabupaten Poso yang berduka selama hampir tiga tahun, kini berupaya untuk bangkit kembali. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Poso akan menata kembali masyarakatnya yang sudah berpencar ke berbagai daerah untuk mengungsi. Menurut catatan dari Pemkab Poso, sampai pada akhir Juni 2001, jumlah pengungsi akibat keru-suhan mencapai 78.030 jiwa atau setara dengan 34 persen penduduk Poso. Sebanyak 46 persen pengungsi berada di wilayah Kabupaten Poso, 34 persen di Kota Palu, dan sisanya tersebar di Kabupaten Dong-gala dan Morowali.

***

EMPAT bulan setelah kerusuhan terakhir, April 2001, denyut nadi perekonomian mulai tampak. Pasar, pertokoan, perkantoran, sekolah, dan terminal sudah mulai beraktivitas. Beberapa pengungsi mulai tampak menengok kembali rumah-rumah mereka yang sudah hancur. Kerinduan akan kedamaian, kerukunan, dan berbagi rasa antarsesama tergambar dari raut wajah yang mencerminkan kelelahan.

Stabilisasi keamanan menjadi tugas pokok yang harus segera diwujudkan oleh Pemkab Poso. Alokasi dana yang diperuntuk-kan sebagai upaya penanggulangan kerusuhan sebesar Rp 3 milyar. Namun setelah dilakukan koordinasi dengan aparat keamanan baik Polri maupun TNI, dana yang diperlukan membengkak menjadi Rp 8 milyar. Dana tersebut diharapkan tidak hanya dibebankan kepada pemkab, tetapi juga pemerintah pusat.

Tim Rekonsiliasi telah menargetkan bahwa akhir tahun 2001 situasi Kabupaten Poso dapat pulih seperti sebelum terjadi kerusuhan. Untuk mendukung upaya tersebut saat ini tidak kurang dari 2.000 personel aparat keamanan ditempatkan di pos-pos penjagaan wilayah Kabupaten Poso.

Kegiatan perekonomian daerah yang masyarakatnya terdiri dari berbagai etnik lokal seperti Pamona, Napu, Bada, Tojo, dan Una-Una maupun pendatang seperti Bugis, Gorontalo, Jawa, dan Flores ini dengan sendirinya akan pulih, apabila keamanan sudah stabil. Kondisi perekonomian yang runtuh akibat krisis ekonomi, diperparah oleh konflik horizontal. Tingkat pertumbuhan ekonomi pada tahun 1997 mencapai angka rata-rata 5,15 persen. Sebenarnya, pertum-buhan ekonomi sempat membaik menjadi 2,12 persen di tahun 1999. Namun, seiring dengan meledaknya kembali kerusuhan pada bulan Mei 2000, dengan kerugian sekitar Rp 250 milyar, pertumbuhan ekonomi terjun bebas ke angka minus 4,78 persen. Perlu diwaspadai agar kerusuhan pada bulan April 2001 yang lalu atau yang lebih dikenal dengan kerusuhan jilid empat, tidak memperburuk perekonomian daerah.

***

KABUPATEN yang 86 persen penduduknya tinggal di pedesaan ini sedang konsentrasi untuk menegakkan kembali jati dirinya sebagai pusat lalu lintas perdagangan yang menghubungkan kelima provinsi di Pulau Sulawesi. Sektor pertanian menjadi andalan Kabupaten Poso dalam memulihkan per-ekonomiannya. Hingga tahun 2000 sektor pertanian masih memberikan kontribusi terbesar terhadap total kegiatan ekonomi yang mencapai Rp 909,6 milyar.

Sektor pariwisata, tinggal menunggu proses pemulihan di bi-dang keamanan dan ekonomi. Pulau Togean yang semakin ramai dikunjungi wisatawan mancanegara menjadi modal pengembangan sektor wisata bahari. Di samping itu, Festival Danau Poso yang pernah menjadi barometer perkembangan pariwisata kabupaten ini, dapat dibuka kembali setelah terhenti pada tahun 1998.

Satu hal yang layak diprioritaskan Pemkab Poso adalah mengatasi simpang siurnya informasi. Ketidakjelasan informasi yang cenderung memancing emosi masyarakat bisa membuat penduduk khawatir dan takut akan terjadinya kerusuhan kembali. (Aritasius Sugiya /Litbang Kompas)

SUMBER: Kompas
Dikliping Oleh Divisi Humas Forum Poso Bersatu
Email: posobersatu@gmail.com
Blog, Video, Lagu, dan Foto: http://posobersatu.multiply.com