Forum Poso Bersatu

Sudah lebih dari 7 tahun rakyat Poso dilanda konflik. Berbagai upaya damai terus dilakukan pemerintah terhadap mereka-mereka yang bertikai. Pertemuan di Malino pada akhir Desember 2001 yang kemudian menghasilkan komitmen bersama bernama "Deklarasi Malino", merupakan upaya rekonsiliasi yang dilakukan pemerintah untuk kelompok yang bertikai guna menciptakan Poso yang aman dan damai.

Kendati berbagai perundingan dan kesepakatan damai terus saja ditawarkan, pada kenyataannya semua itu tidak dapat mengubah situasi yang bergolak di tanah Poso menjadi lebih baik. Konflik terus menyelimuti kota tersebut. Cita-cita damai masyarakat di dalamnya tampaknya semakin jauh dari harapan.

Lihat saja, dalam dua pekan terakhir ini, Poso kembali bergejolak. Hal itu setidaknya berawal dari penggerebekan yang dilakukan Densus 88 Antiteror terhadap 29 DPO (daftar pencarian orang) yang diduga sebagai penyebab terjadinya kerusuhan Poso. Penggerebekan itu akhirnya berbuntut panjang.

Mencermati kejadian berdarah itu, tentu saja semua masyarakat Poso menunggu penyelesai damai di daerahnya. Sebab kita yakin rakyat Poso selalu dicekam ketakutan yang tiada henti, apalagi akibat konflik itu banyak masyarakat sipil yang menjadi korban. Jadi tidak ada alasan lagi bagi para pihak, untuk menunda-nunda penyelesaian masalah Poso. Besarnya harapan rakyat Poso akan terwujudnya kedamaian di bumi mereka, harus diupayakan sesegera mungkin.

Agenda penyelesaian Poso harus ditindaklanjuti secara cepat dan tepat waktu. Bila tidak, masyarakat akan terus dilanda kecemasan atas kemungkinan terjadi lagi serangan yang dapat mengancam nyawa mereka.

Memang untuk mengembalikan kondisi Poso seperti sediakala tidaklah mudah, dibutuhkan waktu yang panjang. Namun bagaimana pun kesengsaraan yang dialami rakyat Poso harus disudahi.

Semua ini harus dipikirkan pemerintah dan para pihak yang terkait dengan kesungguhan dan keseriusan. Jangan lagi pemerintah saling mengobral retorika. Pilihan pemerintah sekarang hanya tinggal satu, yaitu bagaimana membawa masyarakat Poso bergerak melangkah ke depan, menuju masyarakat yang damai dan aman. Bukan masyarakat yang penuh konflik sepanjang waktu. Kepemimpinan Presiden SBY-JK akan dipertaruhkan untuk menuntaskan penderitaan rakyat Poso.

Agar kedamaian benar-benar bisa terwujud di bumi Poso, upaya terpenting dan urgen adalah penegakan hukum yang tegas tanpa pandang bulu. Siapa pun pelaku yang bikin keributan, apalagi kekerasan harus dijatuhi sanksi hukum yang berat agar menimbulkan efek jera.

Karena itu, penanganan konflik Poso membutuhkan dukungan politis dan hukum yang lebih kuat dari pemerintahan yang saat ini berkuasa. Ini harus disepakati bersama dan diimplementasikan secara nyata di tengah masyarakat.

Di samping itu, baik pemerintah, tokoh masyarakat maupun tokoh agama harus selalu berupaya meningkatkan komunikasi dan saling pengertian antara kelompok-kelompok yang bertikai. Karena bagaimana pun penyelesaian konflik Poso tidak cukup hanya dengan mengedepankan pendekatan hukum dan keamanan semata, tetapi pendekatan individual.

Lebih dari itu, penyelesaian konflik Poso harus juga mengedepankan pendekatan komunikasi di antara elemen-elemen masyarakat. Hal itu merupakan tugas dari tokoh-tokoh di Poso, disertai berbagai elemen masyarakat yang ada.

Budaya komunikasi ini harus diupayakan secara terus-menerus. Sehingga masyarakat bisa saling menerima segala perbedaan yang ada, baik keragaman suku, budaya maupun agama yang ada. Masyarakat harus diyakini bahwa perbedaan yang ada merupakan suatu kekayaan yang tidak terhingga nilainya.

Sekali lagi, pemahaman tentang perbedaan itu harus dipupuk. Caranya dengan saling hormat-menghormati di antara sesama warga yang ada. Sebagai poin tambahan, pemerintah pusat juga sudah saatnya memberikan perhatian dalam membangkitkan perekonomian di Poso. Sebab bisa saja faktor kesenjangan sosial menjadi penyebab utama berbagai konflik yang terjadi selama ini.

Akhirnya kita sadar bahwa penyelesaian yang utuh semua persoalan Poso tentu saja bukan hanya sekadar melakukan perundingan atau pun negosiasi. Namun yang tidak kalah penting dilakukan adalah bagaimana kehadiran pemerintah di bawah kepemimpinan duet SBY-JK, sepanjang waktu dapat memberikan manfaat yang sangat berarti bagi seluruh warga Poso.

Inilah tugas Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk mengambil hati dan meyakinkan rakyat Poso, bahwa mereka berdua adalah presiden dan wakil presiden pilihan rakyat. Mereka berdua juga benar-benar mampu mengayomi rakyatnya.

Semoga konflik di kota Poso akan dapat segera diakhiri dan damai akan terwujud di masa-masa mendatang. (Oleh Oksidelfa Yanto, Penulis adalah staf di CSIS Jakarta)

SUMBER: suarakarya-online.com
Dikliping Oleh Divisi Humas Forum Poso Bersatu
Email: posobersatu@gmail.com
Blog, Video, Lagu, dan Foto: http://posobersatu.multiply.com